Menteri PKP Dicecar DPR soal Anggaran Program 3 Juta Rumah

4 November 2024 20:29 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Maruarar Sirait usai pembekalan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto di Pendopo Garuda Yaksa, Hambalang, Rabu (16/10/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Maruarar Sirait usai pembekalan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto di Pendopo Garuda Yaksa, Hambalang, Rabu (16/10/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait buka suara soal pertanyaan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus soal anggaran untuk program pembangunan 3 juta rumah per tahun.
ADVERTISEMENT
Lasarus, dalam Rapat Kerja Komisi V bersama Menteri PKP memproyeksikan kebutuhan anggaran pembangunan 3 juta rumah per tahun capai Rp 750 triliun.
Maruarar kemudian mengatakan, pihaknya masih akan mendiskusikan angka pasti untuk program ini. Sebab, program ini juga akan dilakukan secara gotong royong.
Maruarar yang akrab disapa Ara tersebut menyinggung anggaran pemerintah di sektor perumahan yang tidak bisa diandalkan sepenuhnya untuk program ini. Sehingga opsi gotong royong ini menjadi solusi yang dianggap baik.
“Nanti kita hitungannya kita komprehensif akan kita diskusikan. Soal anggaran itu pasti kurang kalau mengacu kepada APBN 2025 nggak mungkin itu, tapi apakah kita menyerah? Apakah kita menjadi pesimis? saya enggak,” kata Ara di Kantor DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
ADVERTISEMENT
Ara bilang, dia berharap penghitungan anggaran 3 juta rumah per tahun ini akan disampaikan sebelum masa reses DPR RI berlangsung.
“Nanti kita awal Desember saya berharap, sebelum reses kami akan sampaikan semuanya kan,” tambah Ara.
Terkait dengan konsep gotong royong ini, Ara mengaku telah mengantongi restu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikepalai oleh Muhammad Yusuf Ateh.
“Sebelum kita melakukan pencanangan gotong royong, malamnya saya tanya (ke BPKP) kalau tanahnya bangunannya isinya dari swasta boleh nggak? kata Pak Ateh kepala BPKP, boleh, saya kerjakan kalau misalnya BPKP bilang nggak boleh, saya nggak kerja kan,” terang Ara.
Dalam rapat ini Ara juga membocorkan ada enam pengusaha besar yang berminat untuk menyumbang dalam program ini.
ADVERTISEMENT
Meski tidak disebut di hadapan anggota Parlemen, namun sebelumnya Ara baru menyebut empat dari enam pengusaha tersebut, meliputi Prajogo Pangestu dari Barito Group, Boy Thohir dari Adaro Group, Frenky Widjaja dari Sinarmas, Aguan dari Agung Sedayu,
Adapun penghitungan kebutuhan Rp 750 triliun untuk bangun 3 juta rumah per tahun, dihitung Lasarus berdasarkan data pembanding pembangunan 2 juta rumah yang habiskan Rp 119 triliun.
“Maka kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp 750 triliun. Rp 750 triliun satu tahun, kita baru bicara uang mampu nggak kita siapkan Rp 750 triliun. Kemudian sumber daya manusianya gimana,” kata Lasarus.
Menurut dia, Komisi V DPR RI juga harus bertanggung jawab dengan anggaran ini. Sebab pengesahan anggaran ada di komisi yang dipimpinnya ini.
ADVERTISEMENT
“Keterlibatan pihak swasta juga pasti terukur, semua ada hitung-hitungannya, oleh karenanya terkait hal ini pimpinan dan seluruh anggota kita tunggu blue printnya terkait 3 juta rumah ini untuk dibahas lebih lanjut, skenario, pembiayaan dan seterusnya,” saran Lasarus.