Menteri PKP Mulai Ajak Bank Swasta Gabung Program 3 Juta Rumah

Maruarar Sirait usai pembekalan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto di Pendopo Garuda Yaksa, Hambalang, Rabu (16/10/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Program 3 juta rumah disebut tidak hanya mengandalkan pendanaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membuka peluang keterlibatan bank swasta.

“Kami akan jajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan Bank BUMN, juga dengan Bank Swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa ya,” kata menteri yang di Kantor Satgas Perumahan, Jumat (9/5) dikutip Minggu (11/5).

Selain bank swasta, Ara juga mengungkap Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) siap memberikan dukungan pada sektor perumahan. Terkait ini Ara sudah berdiskusi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani.

"Semoga dengan dukungan Danantara, akan semakin mendorong investasi di sektor perumahan sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni," ujarnya.

Untuk target pemenuhan program 3 juta rumah, terdapat rencana penggunaan penjara-penjara di dalam kota untuk diubah menjadi hunian. Untuk rencana ini, Ara juga sudah menyiapkan satuan tugas (satgas).

“Beliau (Prabowo) juga memberikan masukan konkret yang bagaimana kita sudah bentuk Satgas Penjara Menjadi Rumah, itu arahan beliau,” kata Ara.

Terkait ini Ara memberi contoh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Jakarta seperti Lapas Salemba dan Lapas Cipinang yang dinilai luas. Nantinya akan dilakukan perhitungan nilai aset agar Lapas tersebut dapat dijadikan hunian dan fungsi Lapas dipindahkan ke pulau atau tempat lainnya.

Ara juga akan membahas lebih lanjut mengenai rencana alih fungsi Lapas menjadi hunian dalam kota tersebut. Ia akan melakukan survei untuk kemudian membuat tata kelola yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan dan dari Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN).

"Jadi semuanya harus prudent dan hati-hati, tapi ini arahan langsung Presiden, pikiran cerdas Presiden bersama Pak Wiranto, tentu kami akan laksanakan sebagai pembantu Presiden. Tata kelola nomor satu harus diperhatikan, aturan, tapi polanya juga kami akan matangkan. Kami akan rapat lagi hari Rabu di penjara Cipinang," ujarnya.