Menteri PU Buka Peluang Proyek Sekolah Rakyat Libatkan Swasta

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ditemui di acara peninjauan lokasi Rusunawa Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Senin (17/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo sedang menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat. Ia mengungkapkan anggaran pembangunannya menggunakan pagu dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Enggak (pakai anggaran PU), pakai (anggaran) Mensos (Kementerian Sosial), kita hanya urusan bangunnya, cuma desainnya kita diskusikan bersama,” ujar Dody saat berdiskusi dengan media di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, pada Jumat (7/3).

Meski begitu, Dody juga membuka opsi pembangunan Sekolah Rakyat tersebut dapat melibatkan sektor swasta.

“Sementara hanya diberi tau, belum ngomong swasta, mungkin ke depan akan pakai swasta,” ujar Dody.

Untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan secara efektif, Dody telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang merupakan Direktorat Jenderal baru di Kementerian PU, yang fokus pada pembangunan infrastruktur bidang pendidikan.

Rancangan yang akan disiapkan tersebut mencakup desain gedung utama, asrama siswa, serta standar konstruksi yang mampu menunjang kegiatan belajar-mengajar.

Pemerintah menargetkan dapat membangun 100 Sekolah Rakyat. Nantinya Sekolah Rakyat akan dibangun dalam bentuk boarding school gratis dengan kapasitas hingga 1.000 siswa per sekolah yang berdiri di atas lahan kurang lebih 5 hektare.

Sekolah Rakyat rencananya mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026. Kini kurikulum dan kelengkapan lainnya sedang dirumuskan. Sekolah ini gratis bagi para pelajar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat merupakan upaya nyata pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Diharapkan, masyarakat miskin dan miskin ekstrem dapat mengambil peran dalam menciptakan Indonesia Emas 2045.