Menteri PU: Pembangunan Fisik IKN Telah Mencapai 87,9 Persen

Ibu Kota Nusantara (IKN) di di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Shutterstock

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan proses pembangunan Ibu kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9 persen per 31 Desember 2024. Untuk pembangunan di tahun 2024, IKN telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 40,29 triliun

"Hingga 31 Desember 2024 progres fisik IKN sudah mencapai 87,9 persen dari alokasi IKN dari tahun 2024,” jelas Dody dalam rapat bersama Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2) di Gedung DPR, Jakarta Pusat.

Menurut Menteri PU, anggaran senilai Rp 40,29 triliun untuk IKN di tahun lalu tersebut terbagi untuk beberapa sektor. Untuk Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp 1,45 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A Lanjutan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir sungai Sepaku, Sanggai, Seluang, Tengin dan Pamaluan, penataan kawasan Benduang Sepaku Semoi serta pembangunan Embung KIPP dan DAS Pamaluan.

Selanjutnya sektor Bina Marga sebesar Rp 18,32 triliun, yakni untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN, dermaga logistik, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan timur, jalan feeder, serta jalan akses bandara VVIP.

Selain itu serapan anggaran tersebut juga termasuk untuk pembangunan berbagai jalan tol yakni Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2, Seksi 6A, Seksi 6B dan Seksi 6C-1, dan Seksi 1 Bandara Sepinggan - Tol Balsam.

Perlintasan satwa di tol akses IKN. Foto: Dok. Kementerian PU

Selain itu pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II dan pembangunan Bandara VVIP juga menggunakan anggaran untuk sektor Bina Marga.

Untuk sektor Cipta Karya, anggaran menghabiskan Rp 12,09 triliun untuk membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku dan jaringan perpipaan pendukung.

Alokasi untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2, dan 3 di KIPP serta Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) 1 di KIPP juga menggunakan anggaran tersebut.

Anggaran untuk sektor Cipta Karya di IKN juga digunakan untuk pembangunan Istana Kepresidenan, Kantor Kemensetneg, Kantor Kementerian PU, Kantor OIKN, Kantor Kementerian Koordinator sampai Kawasan Beranda Nusantara.

Sementara untuk sektor hunian, pembangunan di IKN tahun lalu mendapat alokasi Rp 8,43 triliun. Anggaran ini digunakan untuk Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, HPK tahap II, dukungan untuk Dormitory PSSI, Smart Technology, Rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk TNI dan Hunian Modular TNI.

“Kita pakai juga untuk infrastruktur perumahan untuk rumah tapak jabatan menteri, hunian Polri, hunian ASN 1-4 serta hunian Paspampres,” ujarnya.