Menteri PU Sebut Jalan Trans Papua Tak Kelar 2026, Masalah Lahan Jadi Tantangan
·waktu baca 2 menit

Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo memastikan Jalan Trans Papua belum bisa rampung dan dioperasikan pada akhir 2026. Dody menyoroti lokasi pembangunan infrastruktur yang membuat jalan ini belum bisa rampung pada tahun depan.
“Kayaknya tidak bisa dalam tahun 2026, kalau semester II saya tidak yakin bisa karena Papua gitu. Tidak selesai 2026, harapannya sih tidak sampai lebih dari semester II (2027) harusnya,” tutur Dody dalam Media Briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (31/10).
Meski proses tender sudah berjalan, Dody mengungkapkan pembangunan Jalan Trans Papua saat ini masih terkendala dua permasalahan utama yaitu pembebasan lahan dan isu keamanan.
Dody menjelaskan, proyek Jalan Trans Papua dikerjakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sudah ditandatangani. Saat ini pemerintah sedang menindaklanjuti pelaksanaan proyek bersama pemilik KPBU tersebut.
Menurutnya, permasalahan lahan akan diselesaikan dengan menggelar dialog terbuka dengan beberapa ketua masyarakat adat setempat. Sementara permasalahan keamanan akan ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kami sudah dapat full support dari keamanan setempat, TNI maupun dari tim yang ditugaskan. Tinggal sekarang kita bicara dengan ketua-ketua adat masalah dengan lahannya insyaallah selesai 2026 (lahan), karena kan KPBU sudah tanda tangan, tinggal follow up. Jadi mestinya sudah selesai,” kata Dody.
Dody memahami pembangunan infrastruktur di Daerah Otonom Baru Papua berbeda dengan membangun fasilitas di daerah lain, termasuk perihal pembangunan jalan.
“Karena kan salah satu poin utama kita ngerjain DOB kan jalannya harus tembus dulu, jadi kalau tanpa jalan repot juga kita,” tutur Dody.
