Menteri PU soal Blokir Anggaran Dibuka Jadi Rp 73,76 Triliun: Masih Kurang

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di kantornya, Jumat (9/5). Foto: Muhammad Fhandra/kumparan

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut total anggaran Kementerian PU tahun 2025 masih kurang setelah dibuka blokirnya. Menurut Dody, banyak proyek prioritas yang membutuhkan anggaran jumbo.

Dalam rapat kerja pada Rabu (7/5), Komisi V DPR RI menyetujui penambahan anggaran untuk Kementerian PU sebesar Rp 23,275 triliun. Saat ini secara sah anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025 adalah Rp 73,76 T.

Menteri Dody menilai anggaran Rp 73,76 triliun masih sangat kurang. Ia butuh dana tak sedikit untuk renovasi jalan dan pembangunan sumber daya air.

"Yang dikasih sekarang juga masih amat sangat kurang, kan? Renovasi jalan, ribut terus: kurang, kurang'. Air, kurang. Semua kurang, nggak ada yang nggak kurang," ucap Menteri Dody kepada wartawan di kantornya, Jumat (9/5) dikutip Sabtu (10/5).

Menurutnya, Kementerian PU tak bisa kerja tanpa sokongan APBN. Meski ada modal lain di luar APBN, persentasenya sangat kecil.

"Namanya juga PU ya, kan enggak mungkin kalau PU itu bekerja tanpa pakai APBN. Ya, ada, tapi kecil lah (tanpa APBN). Ada sih, ada, dan kita lagi perbanyak bekerja tanpa APBN," lanjutnya.

Saat ini, Menteri Dody mengaku sedang fokus merenovasi Sekolah Rakyat (SR). Renovasi tahap 1 telah rampung sebanyak 65 sekolah, dan akan terus bertambah hingga 100 SR yang direnovasi ditargetkan beres Juli 2025.

"Karena kan politik anggaran itu agak ribet ya. APBN itu kan banyak step yang mesti kita lalui. Desain (Sekolah Rakyat) yang terbaik untuk minimum 1.000 murid. Cuma, masalahnya kan ketersediaan lahan saja," sambung Dody.

Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana Strategis Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, mengatakan pada tahun ini terdapat 100 multi years contract (MYC) lokasi lanjutan untuk merenovasi SR.

Kemudian, pada tahun ajaran 2026-2027 pembangunan SR baru sebanyak 100 sekolah bakal dimulai.

"Kemudian tahun 2026 kita akan juga memulai 100 lokasi baru ini adalah sesuai amanat Presiden Prabowo bahwa setiap tahun minimal 100 lokasi SR," ucap Maulidya saat Acara Konsultasi Regional (Konreg) PU, di Jakarta, Jumat (9/5).

Kata Maulidya, total anggaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU pada tahun anggaran 2026 ada Rp 32 triliun. Sekitar Rp 25,8 triliun khusus untuk Sekolah Rakyat Rp 25,8 triliun.