news-card-video
9 Ramadhan 1446 HMinggu, 09 Maret 2025
Jakarta
chevron-down
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45

Menteri PU soal Sistem Tol Nirsentuh Tak Masuk PSN: Masih Bisa Diajukan

7 Maret 2025 15:30 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Foto udara kendaraan antre memasuki di Pintu Tol Cikupa, Tangerang, Banten, Senin (8/7/2024). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Foto udara kendaraan antre memasuki di Pintu Tol Cikupa, Tangerang, Banten, Senin (8/7/2024). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Pemerintah tidak memasukkan proyek Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem bayar tol tanpa berhenti (nirsentuh) ke dalam 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029.
ADVERTISEMENT
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, masih membuka opsi MLFF untuk diajukan sebagai PSN, meski tidak termaktub dalam RPJMN 2025-2029.
“Kan masih bisa diusulkan ulang, ini perlu pak, mungkin kemarin diusulkan tapi tidak terjadi tidak ada eksekusinya kan cuma kemarin berhenti kan,” kata Dody kepada wartawan di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan pada Jumat (7/3).
MLFF pernah masuk ke dalam deretan PSN pada 2024. MLFF di tahun 2024 masuk PSN bersama dengan 16 PSN yang akan digarap dengan menggandeng swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebanyak 16 PSN ini memiliki nilai investasi Rp 248,75 triliun.
Menteri PU Dody Hanggodo di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan pada Kamis (13/2/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan
Pada RPJMN 2025-2029, jumlah proyek tol yang menjadi PSN dengan pelaksana Kementerian PU hanya 3 tol, yakni Tol Serang-Panimbang, Tol Probolinggo-Banyuwangi, dan Tol Akses Pelabuhan Patimban.
ADVERTISEMENT
Terkait hal tersebut, Dody menjelaskan Kementerian PU juga masih bisa mengusulkan proyek-proyek tol lainnya agar masuk ke dalam PSN.
“Kalau ke depan diperlukan kemudian bermanfaat untuk masyarakat sekitar saya pikir bisa diusulkan,” ujar Dody.
Dody mengungkapkan perihal teknis pengusulan nantinya PSN tambahan bisa diusulkan setelah diskusi antara Kementerian PU, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, dan Bappenas. Jika seluruh stakeholder tersebut sudah menyetujui, maka PSN tambahan bisa diajukan kepada presiden.