Menteri PUPR: Belum Ada Anggaran, Pembangunan IKN Belum Bisa Mulai

Desain Istana Kepresidenan karya Nyoman Nuarta di ibu kota baru. Foto: Dok. Nyoman Nuarta

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, menyebutkan pembangunan ibu kota baru atau Ibu Kota Negara (IKN) masih belum dimulai karena belum ada anggaran yang tersedia.

Basuki mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sudah melakukan perencanaan, namun masih menunggu arahan Presiden Jokowi dan cairnya anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sekarang ini belum ada anggaran untuk IKN. Jadi belum bisa kita lakukan apa-apa, kita persiapan saja," kata Basuki kepada wartawan di Hotel Bidakara, Sabtu (22/1).

Untuk tahap awal pembangunan akan difokuskan ke pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dari 2021 sampai 2024. Adapun total luas ibu kota baru yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini mencapai 256 ribu hektare.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menkeu Sri Mulyani di titik nol ibu kota baru di Kalimantan Timur. Foto: Instagram/@smindrawati

"Kantor presiden, kantor wapres, kantor-kantor pemerintahan, DPR MPR, jalan-jalan kawasan, jalan menuju ke IKN dari Balikpapan, itu yang akan kita siapkan sampai dengan 2024," jelas dia.

Basuki mengatakan, proyek pembangunan tahap awal tersebut semuanya dengan APBN. Saat ditanya soal investasi untuk proyek IKN ini, dia mengungkapkan pihaknya belum mendapatkan investasi dari pihak mana pun untuk sementara ini.

"Semua dengan APBN. Itu anggarannya akan dicari dan disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Soal financing saya pasti ikuti yang disiapkan Kemenkeu," tutur Basuki.

"Selama ini saya dari Kementerian PUPR belum ada (investasi yang masuk). Saya hanya mengelola yang APBN," ujarnya.