Menteri PUPR Fokus Penanganan Wilayah Sungai untuk Atasi Banjir Jakarta
PerbesarBanjir Jakarta dan sekitarnya membuat pemerintah pusat dan daerah harus bergerak untuk menanganinya. Kondisi tersebut juga membuat Komisi V DPR menggelar Rapat Kerja bersama pihak terkait dari pusat dan daerah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya terus memonitor banjir yang terjadi khususnya sejak awal tahun baru sampai yang terakhir kemarin Selasa (25/2). Ia mengatakan langkah yang diambil pemerintah pusat fokus ke sungai.
“Kalau ditanya apa penanganan kita konsepnya adalah penanganan wilayah sungai. Jadi wilayah Sungai Cisadane, wilayah Ciliwung, wilayah Sungai Citarum,” kata Basuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).
Basuki menjelaskan ketiga sungai tersebut memang menjadi tanggung jawab nasional. Menurutnya, sudah ada master plan yang ada sejak 1973 dan terakhir direview pada 2007 terkait konsep penanganan banjir.
“Statement-nya Pak Presiden kita tidak usah pakai ide lain-lain, laksanakan (master plan) pasti bisa mengurangi banjir. Apa-apa saja dalam master plan di sini ada Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, Sodetan, Bendungan dari hulu sampai hilir kalau Ciliwung ini,” ujar Basuki.
Basuki mengatakan, langkah normalisasi yang sudah berjalan juga bakal terus dilakukan. Harapannya langkah itu bisa efektif dalam menangani banjir yang terjadi.
Ia memastikan bakal terus berkoordinasi dengan Pemda setempat khususnya terkait pembebasan lahan. Basuki merasa selama ini koordinasi dengan Pemprov DKI, Jabar, dan Banten terjalin dengan baik.
“Menurut saya koordinasinya sangat baik khususnya Jakarta. Saya mempunyai pandangan Jakarta ini ibu kota negara jadi semua bertanggung jawab termasuk kami, walaupun sudah diserahkan ke DKI tapi kita semua bertanggung jawab karena ini ibu kota negara,” tutur Basuki.
Sayangnya, dalam rapat kali ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir secara langsung. Mereka semua mengutus perwakilan masing-masing.
Tak heran anggota DPR kurang nyaman dengan rapat yang dianggap penting tetapi kepala daerah malah tidak datang.