Menteri PUPR Sebut Infrastruktur Bisa Kelar Berkat Dana Talangan

1 Maret 2023 15:11 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi (tengah) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan cucunya Jan Ethes berjalan menuju lokasi peresmian Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II di Gerbang Tol Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (25/2/2023). Foto: Aji Styawan/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi (tengah) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan cucunya Jan Ethes berjalan menuju lokasi peresmian Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II di Gerbang Tol Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (25/2/2023). Foto: Aji Styawan/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan alasan proyek-proyek infrastruktur nasional dapat diselesaikan dengan cepat. Ia memaparkan, banyak skema pembiayaan infrastruktur alternatif yang tersedia saat ini, sehingga pembiayaan tidak lagi harus menunggu turunnya APBN.
ADVERTISEMENT
Skema pembiayaan alternatif di antaranya adalah penggunaan dana talangan bagi penyedia jasa untuk pembebasan lahan pembangunan infrastruktur. Nantinya, dana talangan tersebut akan diganti oleh Kementerian Keuangan.
“Itu mempercepat pembangunan infrastruktur. Misal jalan tol, dengan dana talangan tanah itu, jalan tol Trans-Jawa, 1.830 kilometer bisa diselesaikan sampai dengan 2019, kalo tanpa (talangan dana) pasti nggak jadi,” ujar Menteri Basuki pada acara Innovative Financing in Unity secara daring, Rabu (3/1).
Menteri PUPR juga memaparkan pembiayaan alternatif kedua yaitu cross subsidy lelang, di mana pembiayaan proyek dilakukan dengan sistem lelang. Pemenang lelang ditentukan oleh pihak yang mampu membangun jalan tol lebih panjang
"Jadi, kita melakukan lelang di Jawa, dengan kriteria siapa yang bisa bangun Tol Trans Sumatra lebih panjang itu yang akan menang, Jadi, kita melelangkan Semarang-Batang dan Serang-Panimbang dapat 83 kilometer kita bangun di Sumatera," papar Basuki.
ADVERTISEMENT
Basuki menuturkan, proyek infrastruktur juga dapat selesai berkat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, kerja sama dengan pihak swasta lewat skema pembiayaan dapat saling menguntungkan, yaitu dengan availability payment.
Menteri PUPR tersebut KPBU tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan, namun juga pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada.
"Dengan KPBU, kami merasa proyek selalu diawasi banyak pihak, oleh Kemenkeu, oleh PT PII (Penjamin Infrastruktur Indonesia). Jadi, lebih aman," tuturnya.