Menteri PUPR Sebut Kuota Rumah Subsidi FLPP Naik di Era Prabowo

KPR Subsidi Perumahan FLPP Villa Gold Ijen di Banyuwangi, Jumat (4/11/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada era pemerintahan Prabowo Subianto di tangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Basuki memastikan, kuota rumah subsidi pada pemerintahan Prabowo lebih banyak dibanding tahun 2024. Kementerian PUPR telah meminta tambahan kuota rumah subsidi dan akan dialokasikan oleh Kemenkeu.

“Sekarang ini kita lagi minta tambahan ke Kemenkeu. Kalau target (rumah subsidi) habis, berarti kan bagus karena itu BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara),” ujar Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (21/8).

“Pasti lebih (daripada kuota FLPP tahun ini) karena programnya Pak Prabowo kan 3 juta rumah, jadi kita sesuaikan dengan itu,” tambahnya.

Sejak 15 Agustus 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui FLPP sebanyak 111.784 unit rumah senilai Rp 13,62 triliun yang tersebar di 33 provinsi, 387 kabupaten/kota, disalurkan oleh 37 bank penyalur dan dibangun oleh 6.579 pengembang di 9.713 perumahan.

Direktur Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Haryo Bekti Martoyoedo sebelumnya memberi perbandingan daya ungkit pembiayaan rumah subsidi skema FLPP dengan dana abadi, dibanding FLPP dengan dana bergulir yang dikelola BP Tapera saat ini.

Haryo memberi perbandingan dengan anggaran yang sama sebesar Rp 19,4 triliun, maka dengan skema dana abadi dalam 20 tahun bisa menyalurkan FLPP kepada 584.093 unit rumah subsidi, sedangkan dengan skema FLPP Tapera hanya bisa 270.179 unit.