Menteri UMKM Sebut UKM Dapat Izin Tambang Bisa Jadi Penopang Ekonomi Negara

Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan sambutan pada acara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan usaha kecil dan menengah (UKM) mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan upaya agar UKM menjadi penopang ekonomi negara.

Kebijakan itu tercantum dalam Undang-undang (RUU) perubahan keempat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang baru disahkan pada Rapat Paripurna.

Maman mengatakan UKM bisa diberikan IUP batu bara secara prioritas menjadi terobosan yang luar biasa, meskipun memang menuai pro dan kontra di masyarakat.

"Kita ingin menaikkan level dan mengubah perspektif cara pandang kita dalam melihat UMKM, tidak hanya sekadar sebagai sebuah entitas usaha yang identik dengan masyarakat menengah ke bawah tapi kita ingin mulai mengangkat bahwa sektor UMKM adalah sebuah sektor yang betul-betul dilihat sebagai penopang ekonomi negara," jelasnya saat acara kumparan The Economics Insights 2025 di The Westin Jakarta pada Rabu (19/2).

Maman bercita-cita UMKM Indonesia bisa setara dengan China, Korea Selatan, dan negara-negara maju lainnya. Hal ini bisa didukung dengan tidak hanya mengelola pertambangan, namun UKM juga diharuskan menciptakan rantai pasoknya.

Sebab, menurut dia, salah satu masalah paling besar dan fundamental saat ini bahwa UMKM di Indonesia cenderung belum terhubung dengan rantai pasok perusahaan besar. Dia pun ingin menjadikan hal tersebut sebagai prasyarat UKM yang mendapatkan IUP.

"Kita akan memberikan prasyarat kepada usaha-usaha kecil menengah yang mendapatkan IUP, bahwa mereka wajib membangun rantai pasok, ya inilah problemnya jadi sulit sekali berkembang," tegas Maman.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan sambutan pada acara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Maman melihat dari praktik pelaku UMKM di China, Jepang, dan Korea Selatan bahwa UMKM membangun hubungan rantai pasok dengan perusahaan besar melalui Corporate Business Responsibility (CBR).

Ditemui usai acara, Maman menjelaskan pihak Kementerian UMKM akan berdiskusi lebih lanjut bersama Kementerian ESDM untuk menetapkan prasyarat UKM yang bisa mendapatkan IUP secara prioritas.

"Namun dengan catatan kualitas, kompetensi juga enggak boleh diabaikan. Artinya ini memberikan ruang kesempatan kepada pengusaha-pengusaha menengah dan kecil yang ada di daerah-daerah tambang di seluruh Indonesia untuk bisa berpartisipasi," tuturnya.

Salah satunya adalah kewajiban UKM membuat program CBR yang tidak hanya membentuk rantai pasok dengan perusahaan besar, namun juga bisa memberikan manfaat kepada usaha lain di sekitar pertambangan.

"Jadi mereka mendapatkan kemanfaatan dari penambangan, ya mereka harus melihat potensi-potensi usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro di daerahnya masing-masing dan mereka harus melakukan engagement usaha dengan usaha-usaha di sekitarnya," ujar Maman.

Dengan demikian, UKM yang mendapatkan IUP tersebut bisa saling menumbuhkan UMKM dari berbagai sektor lainnya agar perekonomian di daerah pertambangan bisa semakin maju.