Merger BUMN Panas Bumi Tak Ada Kejelasan, Terancam Batal?

Pernyataan publik kerja sama bidang panas bumi Indonesia-Selandia Baru di Kementerian ESDM, Kamis (13/7/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Pemerintah belum kunjung memberikan kepastian terkait merger atau konsolidasi tiga BUMN panas bumi (geothermal), meliputi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT PLN Gas & Geothermal, dan PT Geo Dipa Energi.

Rencana tersebut pertama kali diusulkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Bahkan setelah PGE melantai di bursa saham atau initial public offering (IPO) pada Maret 2023, rencana tersebut tidak ada kejelasan hingga kini.

Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Harris Yahya, mengatakan ketiga perusahaan pelat merah memiliki fokus program masing-masing sehingga isu merger sudah tidak dibahas kembali.

"Kayaknya isunya enggak ke situ lagi. Sekarang PGE sudah IPO, Geo Dipa juga sedang berjalan menempatkan sistemnya melakukan ekspansi dengan kapasitas yang double dari yang sekarang ada," jelasnya di Kementerian ESDM, Kamis (13/7).

Kemudian, lanjut Harris, PLN sendiri sedang melakukan upaya kemitraan di dalam rangka menyiapkan badan penyediaan mereka untuk bisa mengembangkan wilayah-wilayah usahanya.

Saat ditanya apakah rencana tersebut akhirnya harus dibatalkan, Harris mengatakan pihak Kementerian ESDM tidak bisa memastikan jawabannya karena berada di ranah Kementerian BUMN.

"Tapi kalau mau nanya ya mungkin itu di badan BUMN berarti. Ya mungkin masih ada (rencana) tapi saya belum dapat update," pungkas Harris.

Adapun target pengembangan kapasitas terpasang pembangkit panas bumi di Indonesia diharapkan mencapai sekitar 3500 megawatt (MW) di tahun 2030. Saat ini, kapasitas baru mencapai 2300 MW.

Sebelumnya, Direktur Operasi dan HSSE PT Geo Dipa Energi, Rio Supriadinata Marza, menambahkan Geo Dipa menyambut baik rencana merger BUMN panas bumi tersebut sebagai perusahaan yang memiliki proyek baik hulu maupun hilir.

"Kalau kita punya moral dan punya beban untuk melistriki dengan renewable energy ya sebenarnya merger adalah pilihan yang memang tepat," ungkapnya usai acara Sarasehan Geothermal IA-ITB di Jakarta, Rabu (29/3).

Rio mengatakan, pengembangan pembangkit panas bumi di Indonesia di tahun 2023 hanya dua kali lipat dari kapasitas terpasang di tahun 2008. Dia meyakini dalam 20 tahun ke depan, pengembangan tidak akan signifikan jika tidak ada merger.

"Bila kita bicara ingin percepatan saya kira merger adalah pilihannya. Harusnya menjadi wacana untuk dibicarakan dan untuk bisa lebih baik. Secara nasional ini tidak perlu jadi perdebatan kalau untuk meningkatkan elektrifikasi dari panas bumi," jelasnya.