Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
ADVERTISEMENT
Polemik melejitnya harga MinyaKita , minyak goreng kemasan sederhana yang disubsidi pemerintah, masih bertahan hingga akhir tahun 2024. Harganya tak kunjung menyentuh batas Harga Eceran Tertinggi (HET).
ADVERTISEMENT
HET MinyaKita diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, yakni dipatok seharga Rp 15.700 per liter.
Bahkan sebelumnya, pada saat MinyaKita diluncurkan tahun 2022 silam, pemerintah sempat menetapkan HET MinyaKita sebesar Rp 14.000 melalui Permendag No 49 Tahun 2022.
Namun sayangnya, harga MinyaKita terpantau selalu mahal di pasaran. Kini rata-rata harganya bisa mencapai Rp 18.000 per liter. Selain mahal, pasokannya pun menipis apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.
Berdasarkan pantauan kumparan di Pasar Jaya Cijantung pada Rabu (25/12), MinyaKita dibanderol Rp 18.000 per liter. Salah satu pedagang sembako di pasar tersebut, Nando mengatakan dia sudah lama menjual MinyaKita dengan harga Rp 18.000 per liter.
ADVERTISEMENT
“MinyaKita Rp 18.000 seliter biasanya Rp 16.000 (per liter), pasokannya susah 2 bulanan,” turur Nando saat ditemui di lapak dagangannya, Rabu (25/12).
Penyebab Harga MinyaKita Mahal
Senada dengan Nando, seorang pedagang lain yang enggan disebutkan namanya juga mengaku kesulitan mendapatkan pasokan MinyaKita, bahkan sejak setahun terakhir.
Dia menjelaskan, pembelian MinyaKita dari distributor harus menggunakan sistem kawin dengan minyak goreng lain. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab meroketnya harga MinyaKita.
Sementara, jika pedagang pasar membeli MinyaKita dari agen, pedagang harus merogoh kocek modal lebih tinggi daripada pembelian MinyaKita di distributor.
“MinyaKita belinya harus 'kawinan', jadi kalau mau beli MinyaKita, harus beli minyak yang lain juga yang kemasan, makannya jadi mahal,” terangnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui beberapa wilayah di Tanah Air, khususnya di bagian Timur yang menjajakan minyak goreng subsidi tersebut di atas HET.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, ada tambahan rantai distribusi MinyaKita di lapangan. Hal ini membuat semakin panjangnya proses distribusi MinyaKita sebelum ke tangan konsumen. Akibatnya harga jual di tingkat konsumen meningkat.
“Sudah kita indikasikan yaitu terbentuknya rantai distribusi yang lebih panjang dibanding yang ditetapkan dalam Permendag 18/2024, di lapangan ada terjadi beberapa transaksi dari pengecer ke pengecer,” jelas Budi dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/11).
Berdasarkan Permendag 18/2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan Dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, proses distribusi MinyaKita seharusnya hanya meliputi produsen D1 dan D2 kemudian pengecer.
Prabowo Minta Distribusi MinyaKita Lewat Bulog
Imbas polemik mahalnya MinyaKita, Presiden Prabowo Subianto kemudian memberikan arahan agar perusahaan pelat merah Perum Bulog turun tangan mengurusi distribusi minyak goreng bersubsidi tersebut.
ADVERTISEMENT
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Tujuan distribusi MinyaKita lewat Bulog adalah agar harganya kembali sesuai HET.
Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas mengatakan kalau harga Minyakita masih tinggi saat dikerjakan pihak swasta, Bulog saja yang distribusi. Masih ada minyak goreng jenis lain yang bisa dijual pihak swasta. Jadi stok ini biar dikuasai oleh BUMN, supaya bisa distribusikan dan kita bisa kontrol sesuai dengan harga yang ditetapkan Rp 15.700 (per liter),” jelas Arief.
Arief memandang, dengan tangan Bulog yang menjangkau seluruh pelosok negeri melalui gudang-gudang yang tersedia, pemerintah bisa memastikan harga MinyaKita sesuai dengan HET.
Pasalnya, permasalahan tingginya harga MinyaKita berkaitan erat dengan kecepatan distribusi. Sehingga gudang Bulog yang berjumlah 1.593 unit di berbagai daerah bisa menjadi solusi dari hal ini.
ADVERTISEMENT