Mobil Dinas di IKN Dibatasi, Pejabat Bisa Naik Transportasi Publik atau Gowes

Pekerja menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (15/2/2024). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Ibu Kota Nusantara (IKN) nantinya bakal dirancang untuk minim kendaraan pribadi. Otorita IKN menyebut untuk mewujudkan keinginan tersebut, salah satu caranya adalah dengan membatasi kendaraan dinas yang beroperasi di ibu kota baru.

Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim mengungkapkan, IKN dirancang dengan target 80 persen mobilitas bakal menggunakan transportasi publik.

"Maka pada umumnya akan ada pembatasan jumlah kendaraan pribadi, termasuk mobil dinas tentunya," ujar Silvia kepada kumparan, Jumat (23/2).

Dengan kebijakan itu, kata Silvia, hanya pejabat tertentu dengan mobilitas paling tinggi yang akan mendapatkan fasilitas mobil dinas. Ini seperti presiden, menteri, kepala lembaga negara, dan untuk pejabat eselon 1 dengan intensitas mobilitas termasuk tinggi.

Dengan target penerapan konsep IKN sebagai 10 minute cities, OIKN bakal memastikan semua fasilitas termasuk transportasi publik dapat dicapai dalam waktu singkat.

"Pastinya nanti akan ditetapkan lebih lanjut dengan perhitungan dan berbagai konsiderasi lainnya," ujarnya.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memuat lampiran bahwa tujuan utama dari rencana IKN adalah menciptakan kota masa depan yang tidak bergantung pada kendaraan pribadi, dengan konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Dengan konsep ini, IKN diharapkan menjadi ibu kota baru di mana masyarakatnya lebih banyak beraktivitas dengan berjalan kaki, bersepeda, serta moda transportasi umum.