Modal BUMN Terbatas, Proyek Infrastruktur Digarap Swasta Dinilai Tepat

Pengamat BUMN dari FE UI Toto Pranoto memaparkan kondisi BUMN di diskusi soal likuidasi BUMN, Rabu (17/11). Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai keinginan Presiden Prabowo melibatkan swasta di berbagai proyek infrastruktur sudah tepat.

Toto mengungkapkan selama ini yang menjadi tulang punggung seluruh proses pembangunan infrastruktur negeri adalah BUMN Karya. Ia melihat salah satu permasalahannya selama ini adalah terbatasnya modal.

"Jadi hampir semua BUMN Karya itu didapat penugasan untuk membangun infrastruktur. Sementara ekuitas yang diberikan pemerintah, modalnya relatif terbatas," kata Toto kepada kumparan, Minggu (19/1)..

"Karena mereka (BUMN Karya) juga ekuitasnya terbatas, akibatnya sebagian besar menggunakan instrumen utang kan, buat membangun penugasan, tadi akibatnya ya hampir semuanya sekarang mengalami problem, mengalami kesulitan," tambahnya.

Meski begitu, Toto mengingatkan jika perusahaan swasta andil peran menggarap proyek infrastruktur harus tetap melihat lebih dulu apakah perhitungan secara ekonomis menarik atau tidak. Pasalnya, sebagian besar proyek infrastruktur berjangka waktu panjang.

"Dari segi return itu buat mereka balik ke apa enggak gitu ya. Karena proyek-proyek infrastruktur kan semuanya dianggap panjang, enggak ada yang dianggap pendek," ujar Toto.

Di sisi lain, menurutnya, pemerintah juga mesti menyusun skema yang menarik bagi perusahaan swasta agar bisa masuk ke dalam proyek infrastruktur. Kalau skema dan dasar proyeknya tak menarik, maka susah untuk swasta ikut ambil peran.

Proyek Infrastruktur Digarap Swasta Takkan Perlemah Posisi BUMN Karya

Foto udara proyek Jalan Tol Serang-Panimbang yang bersebelahan dengan SD Negeri Pasirkadu 1, di Pandeglang, Banten, Selasa (23/7/2024). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Toto menegaskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang bakal memberi banyak proyek infrastruktur ke perusahaan swasta tidak akan memperlemah posisi strategis BUMN Karya.

Katanya, keberadaan perusahaan swasta dalam penggarapan proyek infrastruktur pemerintah malah menguntungkan BUMN Karya. Sebab nantinya BUMN akan memiliki mitra dan beban kerja yang tidak hanya ditanggung perusahaan negara.

"Oh, enggak. Jadi justru dengan posisi saat itu kan berarti BUMN sekarang punya mitra kan, jadi gak semuanya bukan menjadi tanggung jawabnya BUMN semua," ungkap Toto.

Toto menegaskan jika garapan proyek infrastruktur pemerintah hanya menitikberatkan kepada BUMN Karya, maka akan memberatkan perusahaan pelat merah itu. Pasalnya, saat ini hampir semua BUMN Karya baru menyelesaikan restrukturisasi.

"Jadi dengan pemerintahan minta swasta masuk ya sebetulnya mereka akan memberikan kesempatan kepada swasta supaya mereka juga kemudian bisa sharing lah dengan perusahaan-perusahaan negara dalam pembangunan infrastruktur ini," terang Toto.

Toto membantah terkait kemungkinan dengan adanya perusahaan swasta masuk malah berpotensi menciptakan ketegangan. Ia memastikan justru dengan melibatkan swasta, proyek infrastruktur pemerintah akan bisa semakin optimal.

"Kalau swasta masuk ini hal yang bagus kemudian pembangunan infrastruktur bisa di-share dengan kekuatan ekonomi yang lain. Nanti kan bebannya tidak seluruhnya ditanggung oleh pemerintah lewat APBN atau lewat BUMN, tapi juga swasta juga mau ambil risiko," tutur Toto.

Bisa Maksimalkan Skema KPBU

Toto menyarankan perusahaan swasta bisa ikut menggarap proyek infrastruktur pemerintah lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Apalagi, kata Toto, perusahaan swasta akan mempertimbangkan profit. Tidak seperti BUMN yang menggarap proyek terkait penugasan.

"Jadi menurut saya, mungkin yang diharapkan itu mungkin skema-skema seperti KPBU misalnya, bersama pemerintah badan usaha gitu ya untuk misalnya pengadaan suatu proyek infrastruktur tertentu di mana kemudian pemerintah yang memberikan insentif yang memungkinkan swasta itu buat masuk," ujar Toto.