Momok Ekonomi adalah Inflasi, Jokowi Minta Pemda Ikut Burden Sharing Lewat APBD

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Presiden Jokowi mengatakan bahwa memang inflasi menjadi momok pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Terlebih, pemerintah baru saja memutuskan untuk menaikkan harga BBM dan akan berimbas pada inflasi.

Namun, Jokowi mengatakan pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah akan melakukan intervensi untuk mengatasi inflasi tersebut, salah satunya dengan menggunakan dana dari pemerintah daerah (pemda) sebagai bentuk burden sharing.

"Hitungan dari menteri-menteri kira-kira akan naik di 1,8 persen. Tapi kalau kita diam, saya enggak mau diam, kita harus intervensi, intervensi lewat apa? Daearah harus gerak seperti covid kemarin, dengan cara apa? 2 persen DAU bisa atasi inflasi, dan bansos," kata Jokowi pada saat membuka acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (7/9).

Selain itu, Jokowi juga mencontohkan Belanja Tak Terduga (BTT) juga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. "Dengan cara apa? Tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan," sambung Presiden.

Jokowi mencontohkan, ketika harga bawang merah naik karena ada penambahan ongkos transportasi, maka pemerintah daerah bisa menutup biaya trasnportasi tersebut.

"Yang paling penting menurut saya jaga persatuan kesatuan bahu membahu untuk negara kita itu saja," pungkasnya.

Anggaran di Daerah Melimpah hingga Puluhan Triliun

Sebelumnya, rencana burden sharing anggaran pemda ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ada tiga pos anggaran pemda yang bisa digunakan, yakni dana bansos dari dinas sosial masing-masing daerah, BTT, dan dana desa.

Dalam catatan Kemendagri per 3 September 2022, ada sekitar Rp 7 triliun anggaran bansos pada APBD provinsi kabupaten/kota yang belum direalisasikan.

"Bansos ini kan tadinya banyak digunakan untuk pandemi, sekarang pandeminya relatif sudah terkendali dan tinggal 4 bulan kurang, daripada menjadi SiLPA, sementara sekarang rakyat memerlukan maka jangan ragu-ragu untuk segera menyalurkan bansos ini di daerah masing-masing," kata Tito pada Rakor TPID, Senin (5/9).

Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian memberikan sambutan pada acara peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di halaman gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/6/2022). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Selain itu, Tito juga menyarankan agar anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD provinsi bisa digunakan untuk membantu masyarakat. Dia mencatat, setidaknya ada Rp 12,11 triliun BTT yang belum direalisasikan.

Dengan sisa dana BTT tersebut dan melihat sudah mendekati ujung tahun, Tito menyarankan agar penggunaan BTT ini digunakan selain untuk persiapan terjadinya kontijensi bencana alam di daerah, sebagian lagi digunakan untuk penanganan inflasi ini termasuk memberikan dukungan kepada masyarakat.

Selain anggaran Bansos dan BTT di APBD provinsi, Tito juga mengatakan realisasi dana desa tahun anggaran 2022 bisa dijadikan solusi. Dari paparannya, realisasi dana desa masih 73,06 persen.

"Ini baru terpakai Rp 49 triliun, artinya 4 bulan ke depan itu akan masih ada disalurkan lagi Rp 19 triliun. Belum lagi yang Rp 49 triliun belum semuanya terserap, artinya ada peluang untuk membantu masyarakat desa masing-masing," pungkasnya.