Motor Listrik Bikin Kantong Pengemudi Ojol Hemat, Bantu Udara Lebih Sehat

Tempat pengisian/penukaran baterai listrik (SWAP) PLN. Foto: PLN

Memburuknya udara di Jabodetabek pada Agustus 2023 menjadi pukulan telak bagi pemerintah. Langit ibu kota yang biasanya cerah, apalagi di musim kemarau, harus kelabu karena tertutup polusi. Risiko gangguan pernafasan di depan mata.

Kejadian itu membuat pemerintah mendorong lebih keras membujuk masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Memberikan bantuan subsidi Rp 7 juta per unit jadi rayuan yang dinilai paling ampuh saat ini agar warga mau membeli motor listrik. Bagi yang mau konversi motor bensinnya menjadi motor listrik, juga diberikan bantuan yang jumlahnya naik dari Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta per unit di Desember 2023.

Tawaran itu yang dimanfaatkan Muhammad Adhi, mantan pegawai perusahaan asuransi di Jakarta. Dia yang kini banting setir jadi pengemudi ojek online alias driver ojol, mengaku terbantu dengan adanya program pemerintah itu.

“Di tempat saya, di Grab ini, menawarkan motor listrik untuk sewa atau hak milik. Biayanya, sama-sama Rp 50 ribu per hari. Saya ambil program hak milik. Jadi saya cicil selama 1 tahun, tiap hari bayar Rp 50 ribu,” kata dia saat ditemui kumparan di Mal AEON, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Minggu (31/12).

Seorang pengemudi ojek daring mengganti baterai motor listriknya di SPKLU Gedung PLN Gambir, Jakarta, Rabu (13/0/2022). Foto: Agha Yuninda/ANTARA FOTO

Cicilan harian itu menurutnya tidak memberatkan kantong. Sebab sehari dia bisa mengantongi pendapatan Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu yang dibayarkan Rp 50 ribu untuk cicilan motor listrik, Rp 25 ribu untuk beli kuota perjalanan selama ngojek, dan sisanya sekitar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribuan bisa dikantongi sebagai pendapatan bersih untuk keluarga.

Untuk kuota Rp 25 ribu, kata dia, layaknya membeli paket data internet. Bedanya, ini kuota untuk perjalanannya dengan jarak 100 km yang berlaku selama 30 hari. Rata-rata penumpang yang diangkut 10-12 orang per hari.

“Karena rumah di Tangerang Selatan dan biasa anter penumpang ke mana-mana, biasanya kuota Rp 25 ribu untuk seharian atau paling ada sisanya dikit buat besok paginya," ujarnya.

Cek lokasi SPKLU di PLN Mobile. Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Jauh Lebih Hemat

Motor listrik bukan kendaraan pertama di rumah Adhi. Dia punya motor bensin yang harganya di atas Rp 26 juta yang sebelumnya dia pakai ngojek juga. Tapi pengeluarannya saat pakai motor listrik dari merek Smoot Tempur ini jauh lebih hemat.

Sebagai perbandingan, saat pakai motor bensin, dia keluar biaya Rp 80 ribu untuk isi BBM seharian. Tapi dengan motor listrik, gratis. Alasannya karena saat menukar baterai listrik di Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang disediakan SWAP tidak dipungut biaya sama sekali. Biaya yang dikeluarkan hanya untuk beli kuota Rp 25 ribu untuk 100 km. Kalau mau beli kuota lebih jauh jaraknya misal 250 km harganya Rp 45 ribu dan 500 km harganya Rp 80 ribu.

SWAP merupakan aplikasi pendukung mobilitas motor listrik yang pintar berbasis sistem swap (tukar) baterai. Nama perusahaannya SWAP Energi yang menjadi salah satu mitra PT PLN (Persero) untuk penyediaan SPBKLU di Indonesia. Motor listrik Smoot merupakan bagian dari SWAP yang merupakan produsen motor listrik atau original equipment manufacturer (OEM) di Indonesia.

Pengemudi ojek online sedang melakukan proses penukaran baterai atau battery swap pada Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) di Jakarta, Jumat (25/8/2023). Foto: PLN

Saat ini SWAP telah menyediakan lebih dari 400 titik SWAP Poin yang telah tersebar melalui jaringan Alfamidi, Alfamart, dan Shell untuk area Jabodetabek.

“Bener-bener gratis. Kalau pun isi baterai pun mudah banget. Tinggal cek di aplikasi SWAP, di mana nih stasiun terdekat, nah udah bisa di-order. Bisa keliatan ada berapa baterai yang sudah mau 100 persen terisi atau enggak. Semudah itu,” katanya.

Pun dengan biaya perawatan. Karena motor listrik masih masih jadi barang baru, pemerintah beri kemudahan. Termasuk biaya pengecekan dan perawatan di tempatnya mencicil motor listrik, katanya tidak dikenakan biaya sama sekali.

Berdasarkan riset Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM 2023 yang diterima kumparan, konsumsi energi motor listrik 0,033 kWh/km dan 0,12 megajoule (MJ)/km biayanya kira-kira Rp 48/km. Sementara motor bensin 0,033 liter/km, 0,12 megajoule (MJ)/km, biayanya Rp 300/km.

Sedangkan hitungan dari PLN, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo pernah menyebut biaya operasional kendaraan listrik jauh lebih murah dibandingkan kendaraan BBM. Dia menuturkan, motor yang menggunakan BBM dengan jarak tempuh 50 km menghabiskan 1 liter BBM, sedangkan sepeda motor listrik dengan jarak sama menghabiskan 1,5 kWh.

Presiden Joko Widodo (kanan) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) mendapatkan penjelasan dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (tengah) saat peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Dengan asumsi tarif listrik Rp 1.699 per kWh, pengguna hanya perlu keluar Rp 2.500 untuk ongkos sepeda motor listrik, sedangkan motor BBM menghabiskan biaya sekitar Rp 13.000 untuk menempuh jarak yang sama. Asumsi BBM Pertamax per liter.

”Dengan begitu menggunakan motor listrik lebih hemat biaya 80 persen dari pada menggunakan sepeda motor BBM. Bukan cuma hemat di sisi operasional, motor listrik juga lebih hemat biaya perawatan dan pajaknya lebih murah,” kata Darmawan.

Perluas Fasilitas Charging, Upaya PLN Kurangi Emisi

Sebagai BUMN penghasil listrik, PT PLN (Persero) mendapatkan penugasan untuk membuat SPKLU atau pun SPBKLU.

Retail Business Manager PLN Megantara Vilanda mengatakan PLN sudah membangun lebih dari 600 unit SPKLU hingga Desember 2023. Untuk perluas jangkauan pengguna motor listrik, perusahaan kerja sama dengan swasta. Jadi saat ini sudah ada lebih dari 1.000 unit SPKLU di seluruh Indonesia.

Untuk kendaraan motor atau roda dua, PLN juga sudah install lebih dari 9.600 mesin charging station untuk kendaraan roda dua di seluruh Indonesia. Sekitar 2000 unit ada di Jakarta

“Kemudian khusus Stasiun penukaran baterai andalan listrik kami sudah install lebih dari 1.800 ya itu akan terus kami tambah ya di 2024. Targetnya minimal paling tidak setiap 15 motor listrik itu harus ada satu swapping battery atau charging station,” katanya kepada kumparan, dikutip Minggu (31/12).

PLN juga berencana membangun sekurangnya 19 tambahan SPKLU di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada 2024. PLN juga memastikan SPKLU tersedia di kota-kota penyangga IKN, seperti di Balikpapan dan Samarinda.

Saat ini, telah terdapat 9 SPKLU tersebar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jumlah tersebut akan bertambah 31 Unit Pada tahun 2024. Perusahaan juga akan menyiapkan SPBKLU dan SPKLU di IKN dan kota sekitar IKN.

Selain infrastruktur, PLN juga memberikan beberapa insentif terutama kepada badan usaha atau pihak yang mau berwirausaha berinvestasi di dalam bisnis kendaraan listrik ini yang pertama untuk badan usaha SPKLU ataupun badan usaha yang bergerak di bidang penukaran baterai.

Katanya, tambah daya untuk bisa pasang alat battery swap, Rp 5 juta. Tapi PLN hanya mematok biaya Rp 150 ribu.

"Ada ruko nih, dayanya cuma 1.300, mau pasang tempat tukar baterai listrik biar ojol bisa tukar alias bikin 1 mesin SPBKLU itu butuh 5.500 watt, nah biaya tambahnya Rp 150 ribu aja," ujarnya.

Motor Listrik Lebih Bersih

Berdasarkan data Kementerian ESDM Tahun 2017, mobil konvensional berbahan bakar bensin menyumbang 125 gram/km emisi CO2. Sementara mobil listrik Plug in Hybrid (PHEV) atau mobil dengan kombinasi dari BBM dan baterai yang dapat diisi ulang di luar sistem mesin menghasilkan 45 gram/km emisi CO2 dan mobil listrik hybrid (HEV) menghasilkan emisi CO2 sebesar 70 gram/km.

Sedangkan mobil listrik murni (EV) menghasilkan tetap menghasilkan emisi rendah. Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menjelaskan Battery Electric Vehicle (BEV) atau kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) tetap memiliki emisi yang rendah meskipun energinya berasal dari PLTU batu bara.

Peta jalan pemanfaatan kendaraan listrik di Indonesia. Foto: Kementerian ESDM

Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin, tingkat energy loss dari kendaraan listrik yang hanya sekitar 9-13 persen, lebih rendah dibandingkan tingkat energy loss kendaraan BBM yang mencapai 54 persen.

"Maka tingkat emisi kendaraan listrik jauh lebih rendah dari kendaraan BBM; sekalipun kendaraan listrik ini di-charge dengan listrik yang dihasilkan oleh PLTU batu bara, apalagi dengan renewable power plant," jelasnya kepada media, dikutip Minggu (31/12).

Kajian KPBB menunjukkan bahwa emisi BEV, HEV dan ICE masing-masing adalah 67,82 gram CO2/km, 76,79 gram CO2/km dan 179,17 gram CO2/km.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin. Foto: Andesti Herli/kumparan

Ahmad menuturkan, berdasarkan efisiensi energi per unit Kendaraan, BEV lebih efisien dengan segala sumber listrik yang digunakan baik itu batu bara, LNG, dan PLTA, jika dibandingkan kendaraan BBM.

Hal ini mengingat energi kendaraan BBM yang ada pada tanki kendaraan hanya 46 persen saja yang benar-benar terpakai untuk menggerakkan roda di jalan. Selebihnya hilang pada proses transfer BBM dan proses pembakaran di ruang pembakaran.

"Sementara total aggregate energi losses pada kendaraan listrik adalah 11 persen, dengan perhitungan total energi loss 31-35 persen, namun dengan teknologi regenerative braking system, maka BEV dapat memanen 22 persen energi," tuturnya.

Berdasarkan kemampuan efisiensi energi tersebut, emisi kendaraan BEV lebih rendah. Kendaraan BBM dengan spesifikasi 2000 cc Euro 6 Standard dengan BBM berupa nensin RON 95 sulfur max 10 ppm, memiliki level emisi karbon tertinggi yaitu 179.17 gram CO2/km.

Kemudian, HEV dengan spesifikasi 2000cc + 85 kW dengan BBM berupa bensin RON 95 sulfur max 10 ppm, memiliki level emisi Carbon 76.79 gram CO2/km.

Sementara BEV 85 kW yang di-charge listriknya bersumber dari PLTU batu bara memiliki level karbon 67.82 gram CO2/km. Lalu, BEV 85 kW yang bersumber dari PLTGU (gas/LNG) memiliki level karbon 39.59 gram CO2/km, serta BEV 85 kW yang bersumber dari energi terbarukan memiliki level karbon 9.90 gram CO2/km.

Ahmad menyebutkan, meskipun emisi BEV dari sumber listrik PLTU batu bara lebih rendah, namun tetap harus dilakukan pensiun dini PLTU batu bara sesegera mungkin untuk digantikan dengan energi terbarukan.

"Sehingga dapat dicapai percepatan penurunan emisi kendaraan baik emisi gas rumah kaca maupun emisi pencemaran udara," tambahnya.

PLN sendiri saat ini terus memperluas produksi listrik dari energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mengapung di Waduk Cirata yang belum lama ini diresmikan Presiden Jokowi.

Tantangan Penetrasi Motor Listrik

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, mengatakan pemerintah mendorong supaya terjadi shifting dari kendaraan yang berbasis BBM menjadi kendaraan listrik karena banyak hal buruk yang timbul dengan penggunaan kendaraan berbasis BBM.

Pertama mengeluarkan emisi CO2 yang selama ini dihasilkan dari kendaraan bermotor dan mempengaruhi pemanasan global.

“Kedua mengeluarkan asap gitu jadi dia polusinya sendiri pm 2.5 dan sebagainya itu ada yang notabene adalah salah satu faktor terbesar polusi udara di Jabodetabek itu adalah kendaraan bermotor,” kata dia kepada saat bertandang ke kantor kumparan akhir November 2023.

Ketiga, mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap BBM yang masih impor sampai hari ini.

Eks CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin. Foto: Dok. Kemenko Marves

Saat program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dicanangkan, Presiden Jokowi menargetkan 13 juta motor listrik dan 2 juta mobil listrik di 2030. Karena itu, setidaknya harus ada 200 ribu kendaraan listrik yang terjual di tahun 2023 dan 600 unit di 2024.

Tapi dia mengakui program ini tidak mudah. Perlu dukungan semua pihak, termasuk PLN. Setelah beberapa bulan program subsidi motor dan mobil listrik berjalan, populasinya hingga kini masih belum banyak.

Saat ini sudah ada 17 brand atau merek motor listrik yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen. Namun, dari 17 merek tersebut, belum ada merek yang dapat mendominasi dalam persaingan bisnis sepeda motor di Indonesia.

“Ada 17 merek atau brand yang mempunyai TKDN lebih dari 40 persen untuk motor, tapi belum ada yang mendominasi,” kata Rachmat.

Presiden Jokowi tinjau kemudahan tukar baterai motor listrik di Booth PLN di JCC, Jakarta, Rabu (12/10/10). Dok Foto: BPMI Setpres

Karena itu, motor listrik ini belum dapat menarik minat masyarakat. Terlebih, menurutnya, masyarakat Indonesia sulit untuk menjajal merek-merek baru dan lebih memilih merek yang banyak digunakan di pasaran.

“Jadi ketika masyarakat biasa membeli motor dengan merek X sama Y, tapi X sama Y ini belum ada di 17 ini,” tambah Rachmat.

Jika dilihat dari peminat subsidi motor listrik Rp 7 juta, jumlah pendaftar terbaru masih banyak yang belum terserap. Mengutip dari laman Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua atau SISAPIRa, sampai dengan Minggu (31/12), baru ada 11.532 motor listrik yang tersalurkan. Masih ada 590.716 yang belum terserap.

Tapi Rachmat optimistis kebijakan yang dibuat pemerintah sejauh ini mampu mendongkrak penjualan motor dan mobil listrik. Pemerintah, katanya, akan terus melihat realisasi yang ada dan menyesuaikan aturan agar makin banyak masyarakat beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan.