MRT Dapat Pinjaman Rp 14,5 T dari Jepang, 49 Persennya Dilunasi Pakai APBN

Direktur PT MRT Jakarta Tuhiyat, pada investment forum di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo di, Tokyo, Jepang, Senin (13/11/2023). Foto: Haya Syahira/kumparan

Pemerintah Indonesia mendapatkan pinjaman senilai 140,69 miliar yen atau sekitar Rp 14,5 triliun (asumsi kurs Rp 103) dari Pemerintah Jepang. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun MRT Jakarta Timur-Barat Fase 1 Tahap 1, yaitu Tomang-Medan Satria sepanjang 24,5 km.

Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat mengatakan sebesar 49 persen pinjaman tersebut ditalangi dengan anggaran APBN.

"Dari total ini (Rp 14,5 triliun) itu nanti pinjamannya ditanggung pemerintah provinsi DKI 51 persen, tapi 49 persennya ditanggung pemerintah pusat lewat APBN. Kalau Pemprov DKI APBD," kata Tuhiyat saat konferensi pers, Kamis (16/5).

Melalui pinjaman ini, Pemerintah Jepang akan mendukung pembangunan infrastruktur perkeretaapian seperti jalur, jalan rel, stasiun, kereta, depo, sistem perkeretaapian, hingga jasa konsultasi. Rencananya, lelang fase 1 tahap 1 ini akan dilakukan pada akhir tahun 2024 dan penyelesaian pekerjaan konstruksi ditargetkan pada 2031.

"Pengembaliannya uangnya nanti itu yang 49 persen dari pusat dihibahkan ke Pemprov DKI. Jadi DKI full, dapat dari pusat dan dia sendiri hanya nanggung 51 persen," kata Tuhiyat.

Sistem Reimbuse, Pemakaian Utang Terukur

Petugas melintas di deket kereta MRT Ratangga yang siap dioperasikan di Depo MRT Jakarta, Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Foto: Sigid Kurniawan/Antara Foto

Tuhiyat juga menjelaskan mekanisme pinjaman dari Jepang ini beda dengan bank, di mana dana langsung cair setelah pinjaman disetujui. Pinjaman yang diberikan Jepang ini sistemnya reimburse.

"Dari total ini sudah tersedia Rp 14,5 triliun, Rp 14,5 triliun nanti sudah ini kan kontraktor bekerja, itu sudah selesai, kirim invoice ke MRT kita verifikasi, diteruskan ke Pemprov DKI, diteruskan ke (pemerintah) pusat, diteruskan ke JICA. JICA nanti akan bayar langsung ke kontraktor. Jadi uangnya standby masih di lender, masih di JICA," kata Tuhiyat.

"Jadi beda dengan pinjam bank langsung dapat uang. Step by step. Dan itu bagus untuk kontrol, dari semua path yang dilalui," sambungnya.

Dengan begitu, dua sumber anggaran yang bakal digunakan untuk bayar pinjaman tersebut ada dari APBN pemerintah pusat dan APBD Pemprov DKI Jakarta.

"Ini pinjaman yang tahap awal (dipakai dahulu) mau mana dulu, sumber hibah (pemerintah pusat) dulu atau sumber dari pinjaman Pemprov DKI. Kebetulan ini dari pemerintah pusat dulu semuanya," tegas Tuhiyat.