Muhammadiyah Akan Bahas Izin Tambang 27 Juli Mendatang di Yogyakarta

Ilustrasi tambang batu bara. Foto: Shutterstock

PP Muhammadiyah diinformasikan akan mengumpulkan seluruh pimpinan wilayah di Yogyakarta akhir Juli mendatang untuk membahas izin tambang ormas dari pemerintah.

Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, membenarkan akan ada pertemuan itu, tapi tak hanya membahas soal tambang saja.

"Itu acaranya konsolidasi organisasi, bukan hanya (bahas) tambang saja. Iya (pleno)," kata Busyro ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (19/7).

Pembahasan soal izin tambang, menurut Busyro hanya salah satu agenda dari sekian agenda lainnya.

"Iya (pleno)," jelasnya.

Pertemuan itu rencananya akan berlangsung di salah satu kampus milik Muhammadiyah.

"Kalau tidak ada perubahan tanggal 27-28. Lokasi biasanya di salah satu kampus bukan di hotel," jelasnya.

Di sisi lain, Busyro mengaku belum tahu detail acara pada akhir Juli itu.

5 Pertimbangan Muhammadiyah Sebelum Putuskan Ikut atau Tak Mau Kelola Tambang

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam Dialog Publik Muhammadiyah Bersama Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023). Foto: Youtube/tvMu Channel

Adapun PP Muhammadiyah sampai saat ini belum memutuskan ikut mengambil peluang mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) batu bara. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengungkapkan saat ini pihaknya belum mendapatkan tawaran secara langsung untuk mengelola tambang.

Ia mengungkapkan Muhammadiyah saat ini sedang mempertimbangkan 5 hal terkait ormas keagamaan boleh mengelola tambang. Pertama, memperjelas dasar hukum dari aturan PP nomor 25 tahun 2024.

Menurutnya, masih banyak pihak yang berbeda pendapat tentang PP soal Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut.

"Muhammadiyah mengundang para pakar ini yang benar bagaimana. Dan juga yang kedua, PP ini belum ada turunannya. PP ini belum ada turunannya. Kalau belum ada aturannya, tentu ini kan harus clear dulu," jelas Abdul Mu'ti.

Ilustrasi Tambang Nikel Indonesia Foto: Masmikha/Shutterstock

Ketiga, Muhammadiyah ingin mengkaji lebih dulu sumber daya manusia yang dimiliki. Abdul Mu'ti menegaskan pihaknya tak ingin modal nekat dalam mengelola tambang.

Keempat, Muhammadiyah akan menghitung dulu kebermanfaatannya. Kalau dampak negatifnya lebih banyak, kemungkinan Muhammadiyah tidak ikut mengelola tambang.

"(Keempat) Jangan sampai kita hanya menghitung misalnya income-nya berapa, tapi tidak menghitung risiko-risiko lain yang berkaitan dengan pengelolaan itu. Jadi lebih banyak mana ini manfaat dengan manfaatnya. Kalau banyak manfaatnya, mungkin saja itu bisa kita terima," terang Abdul Mu'ti.

"Tetapi kalau lebih banyak mafsadat-nya, banyak dampak negatifnya, ya sudah biar tambang itu dikelola oleh yang lain yang memang lebih punya kemampuan," sambungnya.

Pertimbangan kelima, kata Abdul Mu'ti, Muhammdiyah akan menggelar terlebih dahulu rapat pleno untuk mengambil keputusan untuk menyikapi apabila tawaran itu tiba. Dia berharap di sana hasil kajian-kajian sudah dibawa.