Muhammadiyah Bakal Kelola Tambang Sebaik Mungkin, Muhadjir: Enggak Grusa-Grusu

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendy. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy sampai saat ini masih berfokus kepada penataan infrastruktur internal untuk agar dapat dikelola sebaik mungkin.

Salah satu yang saat ini sedang dibuat yaitu badan usaha yang nantinya akan mengelola tambang batu bara milik Muhammadiyah.

"Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah," kata Muhadjir kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Muhadjir juga belum dapat memastikan kapan pihaknya akan mulai melakukan pengelolaan tambang. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah masih akan melakukan studi lapangan terlebih dahulu.

Ilustrasi tambang batu bara. Foto: Shutterstock

"[Kapan mulai mengelola lahan tambang] Belum, kita belum sampai sejauh itu kita harus siapkan sebaik mungkin, enggak perlu grasa-grusu [terburu-buru], enggak usah kesusu, termasuk kita kalkulasi SDM kita sendiri," ucap dia.

Lebih jauh, Menko PMK itu menuturkan Muhammadiyah akan bekerja sama dengan program studi pertambangan yang dimiliki universitas Muhammadiyah dan juga lembaga lingkungan hidup untuk mengelola tambang.

"Jadi nanti bersamaan saat eksplorasi kemudian penambangan itu akan didampingi lembaga teknik lingkungan hidup Muhammadiyah," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, berbicara mengenai tawaran yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang.

Dia menekankan program tersebut adalah sebagaimana umumnya program usaha yang diberikan pemerintah dalam bidang usaha yang selama ini dikelola hanya oleh konglomerat.

"Saya pikir masyarakat perlu diajak untuk lebih memahami persoalan tambang itu, bahwa ini program sebagaimana program pada umumnya, yakni di bidang usaha, di bidang bisnis, yang mungkin berbeda itu selama ini dikuasai oleh mereka yang disebut dengan konglomerat, bergeser ke formal," kata Haedar kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).