Muhammadiyah: Jika Pengelolaan Tambang Timbulkan Keburukan, Kami Kembalikan IUP

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti (kiri) usai umumkan Muhammadiyah terima tawaran kelola tambang di Unisa, Kabupaten Sleman, Minggu (28/7/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran Presiden Jokowi untuk menambang batu bara. Untuk menggarapnya, mereka akan membentuk badan usaha yang diisi kader Muhammadiyah yang mumpuni dan menggaet lembaga berkompeten.

Meski begitu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan Muhammadiyah tak akan ragu untuk mengembalikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika dalam pengelolaannya menimbulkan banyak keburukan lingkungan.

"Apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadat-nya artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya, Muhammadiyah juga secara gentleman bertanggung jawab untuk mengembalikan IUP, itu mana kala IUP itu sudah diberikan kepada kita," katanya usai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di UNISA Yogyakarta, Minggu (28/7).

Karena itu juga, sebelum menerima tawaran ini, Muhammadiyah melakukan kajian hingga masukan berbagai pihak soal pro dan kontra bisnis tambang batu bara. Dia menegaskan bisnis ini harus bisa adil dan sejahtera bagi orang banyak.

"Kita menyadari bahwa usaha tambang maupun usaha-usaha lainnya yaitu selalu ada problem. Problem lingkungan, problem sosial dan problem lainnya yang niscaya harus kita kaji sampai kita ada kesimpulan bahwa usaha tambang itu adalah usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak dan seminimal mungkin dapat mencegah kerusakan lingkungan," kata Haedar.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar konferensi pers usai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Kabupaten Sleman, Minggu (28/7/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Agar bisnis ini berjalan, Muhammadiyah sudah membentuk tim yang diketuai Muhadjir Effendy yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan keuntungan yang diterima Muhammadiyah dalam bisnis sepenuhnya akan digunakan untuk masyarakat luas, termasuk amal usaha Muhammadiyah.

"Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha 'not for profit', di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas," ungkapnya.