Naik Lagi! Utang Pemerintah Hingga Oktober 2022 Nyaris Sentuh Rp 7.500 Triliun

com-Ilustrasi utang. Foto: Shutterstock

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan utang pemerintah kembali naik. Hingga Oktober 2022, utang pemerintah nyaris menyentuh angka Rp 7.500 triliun.

Posisi utang pemerintah tersebut setara 38,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Kendati demikian, rasio utang periode ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio utang terhadap PDB pada periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat mencapai 39,69 persen.

Sementara itu, bila dibandingkan dengan bulan utang di bulan September yang senilai Rp 7.420,47 triliun, utang pemerintah pada Oktober 2022 mengalami peningkatan secara nominal.

"Sampai dengan akhir Oktober 2022, posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.496,70 triliun. Terdapat peningkatan dalam jumlah nominal dan rasio utang pada akhir Oktober 2022 jika dibandingkan dengan bulan lalu," tulis keterangan di buku APBN KiTa edisi November yang diterima kumparan, dikutip pada Minggu (27/11).

Pemerintah menilai, peningkatan tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali. Sebab, pemerintah mengiringinya dengan diversifikasi portofolio yang optimal.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola utang secara hati-hati. Dengan tetap menjaga akuntabilitas pengelolaan utang, mengacu pada peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan APBN yang direncanakan, disetujui, dan dimonitor oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK.

Petugas menunjukan uang pecahan Rupiah dan dolar AS di gerai penukaran mata uang asing VIP (Valuta Inti Prima) Money Changer, Jakarta, Selasa (4/10/2022). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Berdasarkan jenisnya, utang pemerintah didominasi instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 88,97 persen dari seluruh komposisi utang akhir Oktober 2022. Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (rupiah), yaitu 70,54 persen.

"Langkah ini menjadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri," jelas keterangan di buku tersebut.

Lebih lanjut, porsi kepemilikan SBN saat ini didominasi oleh perbankan dan Bank Indonesia, sementara porsi kepemilikan investor asing terus menurun sejak tahun 2019. Porsi kepemilikan asing di SBN pada 2019 yang tercatat mencapai 38,57 persen, turun menjadi 19,05 persen pada akhir 2021. Kemudian per 14 Oktober 2022 kembali turun mencapai 14,00 persen.

Pemerintah optimistis, hal tersebut mencerminkan upaya yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup. Meskipun dampak dari pengetatan kebijakan moneter global masih perlu diwaspadai.