Nota Keuangan Terakhir Jokowi, Bahas Kenaikan Gaji PNS-Makan Bergizi Gratis?

Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin pertemuan dengan para gubernur se-Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato Nota Keuangan terakhir hari ini, Jumat (16/8), sebelum lengser di Oktober 2024 mendatang. Jokowi akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Agenda Nota Keuangan akan membahas dokumen Undang-Undang APBN tahun 2025. Adapun sederet program unggulan pemerintahan baru sudah mulai dibahas oleh pemerintahan saat ini, seperti makan siang gratis hingga keberlanjutan pembangunan IKN.

Beberapa isi Nota Keuangan yang akan disampaikan Jokowi di Gedung DPR/MPR ini mencakup asumsi dasar makro, pendapatan negara, belanja negara, arah kebijakan fiskal, defisit dan pembiayaan anggaran, serta risiko dan tantangan perekonomian tahun depan.

Nota Keuangan juga memberikan panduan kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor, pasar keuangan, dan masyarakat umum, dalam memahami rencana keuangan dan tujuan ekonomi pemerintah dalam periode anggaran yang ditetapkan.

Makan Bergizi Gratis

Beberapa waktu lalu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut total anggaran makan bergizi gratis sudah disetujui oleh Prabowo Subianto saat rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan tim transisi.

“Program makanan bergizi gratis yang sudah dialokasikan dalam anggaran RAPBN 2025 sebesar Rp 71 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono, Senin (24/6).

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengatakan anggaran makan bergizi gratis akan diberikan secara bertahap. Dengan total alokasi sebesar Rp 71 triliun di 2025. Angka tersebut juga sudah masuk dalam hitungan defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen.

“Program makan bergizi gratis akan dilaksanakan secara bertahap, untuk tahun pertama pemerintahan beliau di tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani.

Kenaikan Gaji PNS

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyebutkan Prabowo akan meningkatkan gaji untuk guru dan honorer sebesar Rp 2 juta per bulan, namun akan disesuaikan kembali dengan kondisi fiskal APBN.

Dia menilai, kondisi pendidikan yang buruk ini selain disebabkan oleh masalah stunting yang dialami para pelajar, namun juga karena para pendidik yang mendapatkan upah tidak layak.

"Ini juga secara pelan-pelan kita akan tanggulangi, tapi ini semua adalah kita sesuaikan dengan anggaran yang diatur pemerintah yang sekarang. Itu realita fiskal," ungkapnya saat Dialog Nasional Program Makanan Bergizi, Sabtu (3/8).

"Tapi saya bisa laporkan kepada bapak ibu, saya selaku Dewan Pembina, saya juga optimis mengenai kemampuan negara untuk membiayai program-program ini," imbuh Hashim.

Keberlanjutan IKN

Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih, Prabowo Subianto di IKN, Kalimantan Timur. Foto: Dok. Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Prabowo sudah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN. Hal ini disampaikannya dalam Sidang Kabinet perdana yang dihelat di Penajam Paser Utara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (12/8).

“Saya tidak memberi pengarahan tapi saya memberi beberapa komentar, tadi sudah saya jelaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan akan kita selesaikan dengan baik karena memang sangat dibutuhkan tadi Bapak Presiden (Jokowi) sampaikan soal pemerataan dan keinginan kita juga tentang daya dukung konsentrasi kegiatan,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti beberapa hal di antaranya pembangunan pusat pemerintahan Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif yang menjadi prioritas.

“Ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar. Intinya adalah Ibu Kota Negara adalah pusat pemerintahan Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif. Berarti, Gedung DPR MPR RI menjadi prioritas dengan perumahan anggota DPR MPR dan ruangan kantornya, MA/MK juga sangat mendesak menurut saya,” jelas Prabowo.