NU Bantah Jatah Kelola Tambang Disebut Sogokan agar Tak Kritik Pemerintah

22 Januari 2025 15:52 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Bidang Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Ulil Abshar Abdalla saat diwawancarai wartawan di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Bidang Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Ulil Abshar Abdalla saat diwawancarai wartawan di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan
ADVERTISEMENT
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah menerima izin pengelolaan tambang sebagai sogokan dari pemerintah agar ormas keagamaan ini tak lagi kritis.
ADVERTISEMENT
Ketua Bidang Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU Ulil Abshar Abdalla menilai, tugas pemerintah memang mengelola kekuasaan agar bermanfaat untuk rakyat. Sehingga pemberian izin pengelolaan tambang bukan merupakan sogokan.
“Ini (konsesi tambang) bukan sogokan, karena kalau pemerintah memutuskan kebijakan yang membawa manfaat bagi rakyat, itu tidak bisa dianggap sebagai menyogok rakyat,” kata Ulil dalam RDPU bersama dengan Badan Legislasi DPR RI, Rabu (22/1).
“Tugas, memang tugas penguasa adalah mengelola kekuasaan untuk kemanfaatan rakyat,” sambungnya.
Sementara, menurut dia, sogokan akan terjadi jika pemerintah memberikan sesuatu atas kebijakan yang salah. Sehingga pemberian itu ditujukan agar rakyat dapat menerima kebijakan salah tersebut.
“Sogokan itu kan sebetulnya maknanya ada kebijakan yang salah kemudian masyarakat di sogok untuk mendukung keputusan yang batil ini, itu yang namanya sogokan,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
Hal ini diutarakan Ulil untuk menanggapi pertanyaan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay. Saleh mempertanyakan apakah kabar yang beredar soal tambang yang dianggap sogokan agar ormas tak lagi kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, Saleh juga mempertanyakan bagaimana sikap kritis ormas setelah konsesi tambang ini diberikan.
Berbeda dengan Ulil, perwakilan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syahrial Suandi hanya menegaskan sikap kritis Muhammadiyah tanpa menjawab perihal sogokan.
“(Soal sogokan) Alhamdulillah sampai saat ini Muhammadiyah dia tetap kritis dan insyaallah akan berlanjut terus karena Muhammadiyah sadar ikut melahirkan republik ini,” tutur Syahrial dalam kesempatan yang sama.