Nusron Sebut Program 3 Juta Rumah Butuh Lahan hingga 27 Ribu Hektare

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam acara Bincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang di Kementerian ATR/BPN. Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut angka pasti untuk berkontribusi menyediakan lahan untuk program 3 juta rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Katanya, dibutuhkan 18.000-27.000 hektare (ha) lahan.

Kata Nusron, dengan perhitungan, setiap satu rumah MBR dengan luas tanah 60 meter persegi (m²) dikalikan 3 juta rumah yang bakal dibangun. Dari situ, Nusron mendapatkan hasil di sekitar 18.000 ha lahan.

"kalau landhouse semua, landhouse kan itulah simple, landhouse MBR, 1 MBR 60 meter x 3 juta, berapa hitung? Hitung aja, kalau coba hitung, lihat kan, 3 juta x 60 meter, berarti sekitar 18.000 hektare, bener kan," kata Nusron dalam acara Buka Bersama Wartawan di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/3).

Kemudian, ditambah 40 persen lahan untuk sarana fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Dengan begitu secara keseluruhan, Nusron bilang membutuhkan 27.000 hektare untuk membangun program andalan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan itu.

"Kalau landhouse semua, padahal di kota-kota kan gak mungkin landhouse, harus vertikal, maka dipastikan jumlahnya [lahan] berkurang dari situ," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 19 Maret 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan, mulai dari pembebasan biaya hingga percepatan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta agar sejumlah kebijakan yang meringankan beban masyarakat segera disosialisasikan secara masif hingga ke daerah-daerah.

Menurut Maruar presiden meminta supaya hal-hal yang kebijakan yang pro-rakyat oleh Presiden Prabowo yang dari tadinya bayar menjadi gratis.

Beberapa kebijakan di antaranya seperti BPHTB tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG (persetujuan bangunan gedung) dari bayar jadi 0, dan PPN.

"Ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025, ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” ujar Maruarar dalam keterangan persnya usai pertemuan, Rabu (19/1).

Maruarar juga memaparkan capaian pembangunan rumah subsidi hingga Maret 2025. Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan sekitar 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Namun, Presiden Prabowo memberi perhatian khusus terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun dan menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi harus tetap terjaga.