OJK Beberkan Alasan Inklusi Keuangan Syariah Masih Rendah

Ilustrasi OJK. Foto: Shutterstock

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan alasan penyebab inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah, di bawah tingkat literasi keuangan syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkap tingkat indeks literasi keuangan syariah di tahun 2024 sudah mencapai 39,11 persen. Sementara indeks inklusi keuangan syariah hanya 12,88 persen.

Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya akses masyarakat kepada layanan keuangan syariah. Selain itu, permasalahan Sumber Daya Manusia juga menjadi hal yang membuat inklusi keuangan syariah kurang bisa meningkat.

“SDM juga memang banyak lulusan syariah tapi apakah itu match dengan kebutuhan industri atau enggak. Makanya kita juga mendorong link and match ya, antara dunia akademisi dengan dunia industri gitu,” kata Frederica di Menara Radius Prawiro, Jakarta Pusat pada Selasa (25/3).

Persoalan lain yang menjadi hambatan adalah kurangnya inovasi produk keuangan syariah dari para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Menara Radius Prawiro, Jakarta Pusat pada Selasa (25/3/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

“Produknya itu-itu aja, atau dipandang sebenarnya produknya sama, cuma dinamain sedikit berbeda. Jadi kita men-challenge sih kepada para pelaku industri syariah,” ujarnya.

Atas hal tersebut maka beberapa langkah dilakukan. Salah satunya adalah dengan program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS). Program ini menurut Frederica menyasar inklusi pada pesantren serta ekosistem di sekitarnya.

“Jadi kita lakukan inklusi keuangan syariah, kemudian inklusinya tuh bermacam-macam, enggak cuma buka rekening aja, tapi misalnya investasi sama syariah, reksadana syariah gitu,” kata Frederica.

Selain itu Frederica juga berencana menggandeng Kementerian Agama untuk melakukan inklusi di kurikulum sekolah.

“Karena ternyata sekolah-sekolah yang di luar negeri itu adanya di bawah Kementerian Agama. Jadi kayak sekolah-sekolah yang pokoknya di luar negeri lah, itu tidak di Kementerian Dikdasmen ya, tapi di bawah Kementerian agama,” ujarnya.