OJK Dorong Inklusi Keuangan di Daerah Lewat Kredit Lawan Rentenir

Ilustrasi uang rupiah. Foto: Aditia Noviansyah

Pemerintah terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, utamanya untuk mereka yang ada di daerah. Sebab akses keuangan masih minim.

Salah satu cara yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni dengan pembiayaan melawan rentenir lewat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

"Di TPAKD ada hal menarik, kredit atau pembiayaan melawan rentenir. Ini inklusi untuk mereka yang enggak Bankable. Ini untuk yang pelaku usaha kecil, mikro dan ultra mikro karena pinjamannya maksimum Rp 50 juta," ujar Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara, dalam diskusi virtual, Selasa (28/9).

Pembiayaan untuk melawan rentenir ini diberikan dengan mudah dan cepat. Ini sesuai dengan alasan masyarakat yang memilih rentenir. Namun diberikan dengan bunga yang rendah.

"Karakteristiknya rentenir itu kan cepat, dia mudah, tapi dia enggak murah. Nah ini cepat, mudah, murah. Bahkan ada yang suku bunganya 0 persen," kata dia.

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Saat ini pembiayaan melawan rentenir ini, kata dia, sudah diterapkan oleh 49 TPAKD. Penerapannya dilakukan dengan berbagai skema di masing-masing daerah.

"Sekarang sudah diterapkan 49 TPAKD. Skemanya itu ada 62 skema. Minggu lalu saya ikut resmikan di Sulut. Sekarang jumlah debiturnya sudah 105 ribu ini baru sekitar setahun dijalankan, dan plafonnya sudah Rp 1,1 triliun," tuturnya.

Program ini akan terus diperluas di berbagai daerah. Sehingga masyarakat bisa mendapat pembiayaan melalui skema yang legal, dan tak lagi mengandalkan pinjaman rentenir.

Nanti jumlahnya 300 lebih saat ini, dan itu inklusi. Itu solusi untuk pembiayaan usaha segmen paling bawah, mikro, ultra mikro, sampai kecil. TPAKD ini terus kita dorong," tutupnya.