OJK Gaet OECD Perluas Literasi Keuangan ke Daerah Pelosok Indonesia

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam OECD/INFE - OJK Conference di Nusa Dua, Bali pada Jumat (8/11/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi keuangan di Indonesia salah satunya dengan kolaborasi bersama Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) melalui International Network on Financial Education (INFE). Saat ini indeks literasi keuangan berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) adalah 65,43 persen.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi angka tersebut disebut bukanlah angka yang buruk untuk literasi keuangan.

“Nggak, nggak jelek. Menurut beliau dari berbagai OECD countries yang juga melakukan literacy index gitu. Jadi kita masih 65 persen, tentu akan kita tingkatkan lebih tinggi lagi, tetapi ini sudah merupakan satu hasil yang luar biasa kerja sama dari OJK, pemerintah dan semua pelaku usaha jasa keuangan dan semua tadi stakeholder yang bersama-sama bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi index ini,” ungkap Kiki, sapaan akrabnya ketika ditemui usai OECD/INFE-OJK Conference di Nusa Dua, Bali pada Jumat (9/11).

Untuk meningkatkan literasi keuangan, Kiki menyebut perlu dilakukannya suatu upaya kolaborasi utamanya untuk melakukan literasi keuangan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Makanya ini merupakan satu upaya kolaborasi. Ya, karena tadi Indonesia itu secara geografis itu enggak semua mudah dijangkau loh. Berbicara mengenai daerah 3T, daerah terluar yang susah dijangkau dan lain-lain. Belum kalau daerah itu koneksinya juga nggak bagus, internetnya susah dijangkau,” jelasnya.

Siswa dan mahasiswa belajar secara "online" atau daring di pondok puncak bukit Merona, desa Hinas Kanan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Senin (27/9/2021). Foto: BAYU PRATAMA S/ANTARA FOTO

Kiki menyebut selama ini OJK juga telah melakukan berbagai upaya mulai dari edukasi keuangan, pengawasan sampai melawan edukasi keuangan yang salah.

“Pilar pertama adalah edukasi keuangan. Pilar kedua adalah supervisor, perlindungan pelanggan, dan pilar ketiga adalah melawan aktivitas edukasi keuangan yang tidak benar,” lanjutnya.

Selaras dengan itu, Head of Financial Consumer Protection OECD Miles Larbey literasi keuangan sangat penting utamanya untuk para masyarakat yang menggunakan P2P lending agar memahami risiko dan tanggung jawab.

“Dalam hal peer to peer (P2P) lending, seperti produk dan servis finansial, itu perlu dioperasikan dalam lingkungan di mana pelanggan memahami risiko dan tanggung jawabnya,” ungkap Miles.

Miles juga mengungkap OECD akan terud mebgembangkan literasi keuangan dengan beberapa hal seperti pembuatan kebijakan sampai panduan praktis.

“Kemudian, melihat ke depan melalui INFE melalui internet dan pendidikan keuangan dii mana OJK merupakan sebuah anggota serta Bank of Italy dan banyak anggota lain, kami akan terus mengembangkan literasi keuangan melalui pembangunan kebijakan, melalui menciptakan panduan praktis bagi anggota,” jelasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan konferensi pers Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022. Foto: Dok. OJK

Magda Bianco, Chair of The OECD International Network on Financial Education menyebut ke depan edukasi keuangan dapat dirancang dengan pengalaman berbagai negara yang sudah didiskusikan dalam OECD/INFE-OJK Conference. Selain itu Magda juga yakin data literasi keuangan akan mengalami peningkatan.

“Jadi, berbagi pengalaman di seluruh negara akan menjadi bagian dari rencana masa depan kami, berdasarkan bukti yang telah kami kumpulkan. Memastikan bahwa kami benar-benar efektif, berharap data berikutnya yang kami lihat akan menunjukkan peningkatan dalam waktu,” ungkapnya.