OJK Kejar Target Inklusi Keuangan 98% pada 2045, Soroti Tantangan Gen Z
PerbesarOtoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 98 persen pada 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Hal ini diutarakan Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi di hadapan siswa-siswi tingkat menengah dan atas dari berbagai sekolah dalam gelaran puncak Hari Indonesia Menabung 2026 di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Bekasi, Jumat (28/8). “Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2025-2045, insyaallah harapannya di tahun 2045 inklusi keuangan Indonesia adalah 98 persen,” kata Frederica yang akrab disapa Kiki. Saat ini, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan berada di level 69,57 persen. Namun, tingkat literasi keuangan pada segmen pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Indeks literasi keuangan kelompok tersebut tercagʻtat sebesar 62,72 persen, sedangkan indeks inklusinya mencapai 92,76 persen. Kiki mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan pelajar serta mahasiswa masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Terlebih, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 88 juta penduduk Indonesia dalam kelompok usia pelajar dan mahasiswa. “Ini sudah melampaui target RPJMN Indonesia. Tapi kalau kita melihat literasi keuangan dan inklusi keuangan pelajar dan mahasiswa, ini masih di bawah standar literasi dan inklusi nasional. Maka itu ini adalah tugas kita semua,” ujarnya.
PerbesarOJK Soroti Kebiasaan Belanja Online Gen Z
Kiki juga menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda dalam mengelola keuangan. Menurut dia, mudahnya transaksi dan belanja online membuat godaan konsumtif semakin besar dibandingkan generasi sebelumnya. “Kalau kita dulu nggak banyak distraksi. Paling-paling kalau kita terdistraksi sama es di sekolah ya. Tapi sekarang ini luar biasa. Dengan adanya program belanja online begitu ya, dan juga semuanya serba mudah, serba cepat,” kata Kiki. Dia mengatakan kebiasaan tersebut dapat menjadi persoalan ketika anak muda yang belum memiliki penghasilan sudah terbiasa berbelanja secara online dan menggunakan layanan pembayaran yang memungkinkan pembelian dilakukan terlebih dahulu. “Nah, bahayanya kalau mereka itu belum punya penghasilan, tapi sudah punya habit belanja secara online, yang mereka nggak tahu gimana nanti cara bayarnya,” ujarnya. Frederica mencontohkan fenomena tersebut melalui kebiasaan menggunakan layanan buy now, pay later (BNPL) atau pay later. “Kita banyak melihat bagaimana mereka melakukan buy now, tanpa tahu pay later-nya gimana gitu ya. Buy now, buy now, buy now,” ujarnya. Menurut dia, layanan paylater pada dasarnya bukan merupakan produk keuangan yang buruk. Namun, penggunaan produk tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi calon konsumennya. “Makanya ini saya juga mengajak teman-teman PUJK, ketika program produk seperti itu kan sebenarnya bukan produk yang jelek, tapi akan jelek kalau yang menggunakan itu memang belum pantas untuk menggunakan, tidak bijaksana dalam menggunakan. Nah, itu yang nggak bagus,” terangnya. Dengan demikian OJK meminta pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) memperhatikan profil calon konsumennya. Edukasi dan literasi keuangan juga perlu diperkuat, termasuk memastikan calon pengguna memahami produk yang digunakan serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.