OJK Luncurkan Pusat Informasi Terpadu Desa untuk Tingkatkan Inklusi Keuangan

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan Agusman meresmikan program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah. Foto: Dok: OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan menginisiasi Program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, meresmikan program PIKD se-Jawa Tengah di Lapangan Desa Plobangan, Selomerto, Kabupaten Wonosobo pada Jumat, (15/9).

OJK berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di daerah terus mendorong perluasan inklusi keuangan masyarakat terutama di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa. Program ini merupakan bagian implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk mencapai target keuangan inklusif pada 2024 sebesar 90 persen.

“Banyak tantangan mengenai literasi dan edukasi keuangan untuk masyarakat di daerah, oleh karena itu kita butuh PIKD untuk membangun serta meningkatkan tingkat literasi dan pemahaman yang lebih kuat terkait dengan bermacam adanya investasi ilegal serta berbagai kejahatan terkait penggunaan teknologi informasi yang salah urus dan membuat masyarakat menderita,” kata Agusman dalam pernyataan resmi, Sabtu (16/9).

Agusman menyampaikan, PIKD merupakan sarana inovasi dan kolaborasi OJK bersama pemangku kepentingan yang bertujuan sebagai pusat informasi keuangan yang menjangkau lini terkecil hingga unit desa secara masif. Sehingga pengetahuan keuangan (literasi) dan perolehan akses keuangan (inklusi) dapat meningkat dan memperkuat sektor jasa keuangan, serta menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang ilegal dan merugikan masyarakat.

Program EKI akan mensinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, Security Crowdfunding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P Lending dan QRIS.

Program EKI di pedesaan akan mengoptimalkan potensi yang ada di pedesaan yaitu potensi alam, budaya, sosial, dan finansial yang akan dikembangkan melalui ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan pasar modal.