OJK: Penyaluran Pembiayaan ke Bank Wakaf Mikro Tembus Rp 87,5 Miliar

26 Maret 2022 15:42 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas dengan protokol kesehatan berada di lobi kantor Bank Wakaf Mandiri (BWM) Almuna Berkah Mandiri yang tetap beroperasi saat pandemi di Krapyak, Bantul, DI Yogyakarta. Foto: Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Petugas dengan protokol kesehatan berada di lobi kantor Bank Wakaf Mandiri (BWM) Almuna Berkah Mandiri yang tetap beroperasi saat pandemi di Krapyak, Bantul, DI Yogyakarta. Foto: Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Ketua Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM OJK, Ahmad Buchori, mengungkapkan saat ini jumlah dana Bank Wakaf Mikro sudah mencapai Rp 87,5 miliar.
ADVERTISEMENT
“Sekarang ini sudah ada 62 Bank Wakaf Mikro. Jumlah pembiayaan yang telah disalurkan sudah Rp 87,5 miliar, jumlah nasabahnya sudah 55.266,” kata Buchori,l di Medan, Sabtu (26/3).
Dana tersebut diberikan secara hibah melalui Lembaga Amil Zakat. Dana tersebut tidak boleh asal diberikan saja. “Diperlukan underlying kebijakan dan penyesuaian ketentuan terkait penggunaan dana hibah pemerintah,” ungkap Buchori.
Sejauh ini sudah ada dua Bank Wakaf Mikro yang pendiriannya berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah pada 2020 lalu.
“Pertama DKI Jakarta ada pada Pesantren Yayasan Pondok Karya Pembangunan dengan dana dari BUMD yang dikumpulkan melalui BPD Bank DKI. Kedua di Sumatera Selatan ada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur dengan dana dari BPD Sumsel Babel,” ujar Buchori.
ADVERTISEMENT
Keberadaan Bank Wakaf Mikro selama ini mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Selain itu, permodalan juga telah memperoleh donasi dan dukungan lainnya dari para donatur.
“Harapannya, ke depan donasi pengembangan Bank Wakaf Mikro dapat semakin diperluas dan dapat menjangkau nasabah lebih banyak lagi,” tutur Buchori.
Ia berharap di tahun ini bakal ada 100 Bank Wakaf Mikro. Modalnya pun akan banyak dibantu CSR BUMN atau BUMD dan didukung oleh Kementerian BUMN dan Pemerintah Daerah.