OJK Tanggapi Danantara Minta BUMN non-Tbk Tunda RUPS dan Aksi Korporasi

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta Pusat pada Senin (28/4/2025). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal imbauan CEO BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, soal penundaan aksi korporasi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN non-Tbk.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menuturkan Danantara sebagai pemegang saham perusahaan BUMN berhak untuk mengambil langkah tersebut.

"Terkait kebijakan Danantara mengenai aksi korporasi yang akan dievaluasi terlebih dahulu oleh BPI Danantara, tentu hal itu merupakan kewenangan Danantara sebagai pemegang saham utama di BUMN-BUMN yang berada di bawahnya," kata Mahendra dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK secara virtual, Jumat (9/5).

"Dan dalam kaitan itu tentu kami memahami bahwa hal itu adalah kewenangan dan merupakan kebijakan dari Danantara sebagai pemegang saham," kata dia menambahkan.

Sebelumnya CEO Danantara Rosan Roeslani memerintahkan seluruh BUMN dan anak usaha yang berstatus non-Tbk untuk menunda aksi korporasi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Alasannya, karena lembaga investasi baru itu tengah melakukan evaluasi agar operasional BUMN dapat terlaksana dengan efisien.

“Jadi itu untuk sebetulnya untuk memastikan bahwa Danantara sebagai pemegang saham sekaligus melihat operasional ini secara baik dan benar dan efisienkan juga. Value creation Danantara juga mempunyai target yang dicanangkan pada intinya begitu,” kata Rosan di Istana Negara pada Kamis (8/5).

Rosan juga menuturkan Presiden Prabowo Subianto ingin Danantara melakukan asesmen terhadap BUMN yang ada saat ini. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Prabowo yang menginginkan perusahaan BUMN yang bergabung ke Danantara dapat dipegang dan dijalankan oleh sosok yang tepat.