OJK Ungkap Progres Pembentukan Dewan Emas Nasional, Masih Tahap Pendalaman

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman. Foto: Dok. OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan progres pembentukan Dewan Emas Nasional masuk tahap pendalaman dengan para stakeholders. Dewan ini dirancang untuk menjadi lembaga koordinatif yang melibatkan berbagai institusi terkait, guna mendukung tata kelola industri bullion di Indonesia.

“Saat ini, Dewan Emas Nasional masih dalam pendalaman oleh stakeholders terkait. Dalam konsepnya, Dewan Emas akan terdiri dari berbagai lembaga yang memiliki keterkaitan dengan ekosistem bullion nasional,” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam keterangannya, Senin (19/5).

Dewan Emas Nasional nantinya akan beranggotakan berbagai lembaga, termasuk OJK dan kementerian teknis lainnya. Dewan ini akan bertugas dalam hal pengawasan bank emas secara keseluruhan.

instagram embed

Adapun hingga saat ini, baru PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha bullion atau bank emas. Di luar dua institusi tersebut, belum ada lagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menyatakan minatnya secara resmi.

"Selain PT Pegadaian dan Bank Syariah, saat ini belum terdapat Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lain yang mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha bullion," ujarnya.

Padahal peluang masih terbuka luas bagi LJK lain yang ingin masuk ke bisnis bullion, selama dapat memenuhi berbagai persyaratan sesuai regulasi. Penyelenggaraan kegiatan usaha bullion diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024, yang mencakup aspek permodalan, kelembagaan, hingga kepengurusan.

Agusman menjelaskan, kekuatan modal menjadi salah satu syarat utama, bukan tanpa alasan. Infrastruktur yang dibutuhkan dalam bisnis ini sangat kompleks, mulai dari penyimpanan hingga sistem pengawasan. Selain itu, stabilitas sistem keuangan serta perlindungan konsumen juga menjadi pertimbangan penting.

“Permodalan yang kuat diperlukan antara lain untuk penyediaan infrastruktur serta untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen,” tegasnya.