OJK Wajibkan Spin Off Unit Usaha Syariah, BRI Insurance Tegaskan Siap

Direktur Utama BRI Insurance (BRINS), Rahmat Budi Legowo, pada Media Gathering BRINS di TB Simatupang, Jakarta, Kamis (20/7/2023). Foto: Nabil Jahja/kumparan

PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) menegaskan siap jika pihaknya diminta melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) atau spin off. Beleid tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRI Insurance, Heri Supriyadi, mengatakan meski batas akhir spin off UUS adalah Desember 2026, pihaknya telah melakukan persiapan untuk pemisahan unit usaha dilaksanakan 2024 mendatang.

Namun, ia menegaskan keputusan akhir berada di tangan usaha induk BRI sebagai pemegang saham pengendali.

“Jadi kami tidak bisa lepas dari pemegang saham pengendali. Jadi keputusan spin off atau tidaknya harus melalui approval dari BRI,” pungkas Heri pada Media Gathering di Jakarta Selatan, Kamis (20/7).

Menurutnya, BRI Insurance memiliki 2 skema dalam spin off ini, yaitu di antaranya pendirian BRI Insurance berbasis syariah atau portfolio syariah dilepas seutuhnya ke perusahaan lain.

“Itu pilihannya, dan belum ditetapkan hasilnya, masih lihat kondisi pasar,” jelas Heri.

Meski demikian, Heri memastikan, BRI Insurance telah melakukan persiapan secara internal mulai dari merancang model bisnis hingga mempersiapkan kemandirian entitas baru dari sisi neraca laba rugi. Selain itu, hal lainnya yang sudah disiapkan, yakni dari sisi sumber daya manusia, kompetensi, sertifikasi, hingga sistem informasi dan teknologi (IT).

"Intinya, tinggal menunggu gong dari BRI mau dilepas jadi perusahaan berdiri sendiri atau portofolionya dijual ke tempat lain itu belum diputuskan. Kalau ditanya sudah siap belum, kami sudah persiapkan dari sisi internal," ujar Heri.

Direktur Utama BRI Insurance Rahmat Budi Legowo menjelaskan, entitas bisnis syariah memiliki tantangan yang nyata, yaitu literasi masyarakat yang masih sangat rendah, meski pasar syariah memiliki potensi besar. Hal ini, kata Budi, tercermin dari portofolio syariah yang masih sangat kecil secara keseluruhan.

"Memang luas market-nya, tapi tidak gampang. Dari total portofolio kami Rp 2,6 triliun, yang syariah mengambil porsi Rp 100 miliar atau empat persen. Tahun ini kami canangkan tujuh persen untuk syariah. Memang luas market-nya tapi tidak gampang, yang paling besar unit usaha Syariah (portfolio-nya) di industri Rp 250 miliar," tutur Budi.