Ombudsman: Harga Beras Tinggi Bisa Berimbas ke Inflasi hingga Stabilitas Politik

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika (kiri) dan Anggota Ombudsman RI Miftah FIrdaus (kanan) dalam konferensi pers di kantor Ombudsman, Senin (18/9/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Ombudsman RI meminta pemerintah melakukan perbaikan dalam stabilisasi pasokan dan harga beras. Sebab, harga beras premium maupun medium masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga saat ini.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, melihat belum ada penurunan harga sejak adanya upaya intervensi dari Pemerintah melalui Bantuan Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, harga beras yang tinggi ini bisa berimbas ke inflasi hingga stabilitas politik jelang Pemilu 2024.

“Polemik harga beras yang berkepanjangan dapat berpotensi memunculkan dampak yang lebih serius, antara lain pelayanan publik terganggu, inflasi, meningkatnya angka kemiskinan, stabilitas sosial dan stabilitas keamanan politik menjelang tahun pemilu 2024,” kata Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Senin (18/9).

Ombudsman merinci penyebab harga beras masih mahal disebabkan permasalahan iklim akibat kemarau panjang, hulu, dan hilir. Masalah di hulu akibat subsidi pupuk, benih, dan luas lahan pertanian menurun.

“Masalah benih, siapa pemerintah bisa menjamin benih padi berkualitas? Belum lagi soal subsidi pupuk,” tuturnya.

Yeka menyebut, harga komponen produksi menjadi masalah di sektor hilir, ditandai oleh harga sewa lahan, pupuk dan BBM yang naik. Mengacu pasal 13 UU No. 18/ 2012 tentang Pangan, pemerintah wajib mengelola stabilisasi harga pangan pokok, cadangan pokok pemerintah dan distribusi pangan pokok.

“Sampai April 2023 kita menghadapi rezim harga eceran tertinggi di Jawa Rp 12.800. Harga beras premium sudah melebihi harga eceran tertingginya. Kita perlu 5 bulan (sejak) April merevisi HET dari Rp 12.800 menjadi Rp 13.900. Artinya ada masa bulan November-April, HET dibiarkan liar,” imbuh Yeka.

Ombudsman melihat bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah saat ini hanya sekadar solusi Jangka Pendek. Perum Bulog saat ini memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,6 juta ton dan sedang menunggu kedatangan beras hasil impor sebanyak 400 ribu ton.

“Catatan Ombudsman jumlah pasokan tersebut belum dapat dipastikan bisa mencukupi untuk mengantisipasi kebutuhan konsumsi dalam negeri hingga awal tahun nanti, selain itu kondisi El Nino yang masih terus melanda,” tambah Yeka.