Ombudsman: Pendataan MyPertamina Perlu Diperbaiki Agar Subsidi BBM Tepat Sasaran

Warga menunjukan aplikasi MyPertamina saat mengisi bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu (29/6/2022). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto mengatakan, adanya aplikasi MyPertamina merupakan satu terobosan digitalisasi agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Namun pelaksanaannya di lapangan masih belum tepat sasaran.

Berdasarkan penilaian Ombudsman, pelaksanaan MyPertamina dinilai masih terbatas di sebagian kecil SPBU di daerah-daerah besar, belum semua kabupaten/kota terdaftar.

"Paling banyak ditemukan pendaftaran MyPertamina itu sopir, ojek dan lain-lain, nelayan kecil sekali, petani bagaimana akses mereka supaya bisa masuk MyPertamina, ini belum terserap dalam aplikasi tersebut," ujar Hery dalam webinar Transisi Energi Indonesia (TEI), seperti dikutip Kamis (1/9).

Dia melanjutkan, temuan tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan pengetahuan dari kelompok kecil untuk mendaftar melalui MyPertamina. Ini jadi satu alasan kalau sosialisasi harus dilakukan lebih masif lagi.

"Artinya di sini aplikasi harus melindungi (sesuai dengan) persyaratan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, pelayanan informasi, dan konsultasi ini belum masif dilakukan. Sehingga pemerintah terlalu menggemborkan upaya lewat MyPertamina di seluruh lapisan masyarakat, harus dievaluasi dan diperbaiki untuk serapan pembatasan," jelasnya.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto. Foto: Galang/kumparan

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman berpandangan, sistem penyaluran BBM subsidi, seperti Pertalite dan solar, masih dilakukan secara terbuka. Alih-alih mengganti dengan sistem tertutup atau subsidi langsung ke konsumen, pemerintah memilih untuk mempersempit konsumen dengan pembatasan. Saleh mengatakan, membatasi konsumen dengan cara tersebut bisa membuat penyaluran BBM subsidi tepat sasaran

"Subsidi masih terbuka belum menyasar orang-orang yang berhak atas subsidi tersebut. Ini memang yang jadi bahan pemikiran kita juga di Kementerian ESDM, di BPH, di Kemenkeu, bagaimana cara kita agar subsidi ini tepat sasaran kita coba mempersempit konsumennya," tuturnya.

Saleh meyakini perbaikan sistem pendataan menjadi poin penting untuk menjadikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Meski demikian, implementasinya ke depan masih menunggu aturan yang jelas.

Merujuk beberapa upaya pembatasan ke belakang, Saleh mengeklaim kalau sistem MyPertamina sudah paling siap. Artinya, telah memiliki kemampuan sebagai platform penopang pembatasan penyaluran BBM Subsidi.

"Saya pikir MyPertamina lebih siap dan komprehensif dan bisa meminimalisasi ketidaktepatan subsidi yang diberikan kepada masyarakat kita," terangnya.

Meski begitu, pihaknya mengakui sistem pendaftaran MyPertamina masih belum maksimal, baru sekitar 1 juta orang yang mendaftar. Satu hal yang menurutnya bisa mendorong jumlah ini adalah terbitnya revisi Peraturan Presiden Nomor Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

"Saya kira memang misalnya Perpres keluar, di situ clear apa yang di situ nanti promosi atau pendaftaran tentu akan dilakukan lebih masif," tambahnya.