Ombudsman Sebut Kenaikan Harga Beras Tidak Wajar, karena Tahun Politik?

Suasana di Pergudangan Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai lonjakan harga beras setiap tahun pada periode Desember-Januari sudah biasa. Namun menurutnya lonjakan beras saat ini tidak wajar.

Yeka melakukan survei langsung ke lapangan, dia datang ke Indramayu. Ditemukan bahwa ada daerah-daerah produsen padi di sana yang mengalami gagal panen dari masa tanam gadu sekitar bulan Oktober 2023.

"Jadi harga beras sekarang tinggi penyebabnya adalah karena permasalahan produksi. Ini dari mana? Untuk Indramayu memang agak khusus penyebabnya karena kan sedang ada pembangunan proyek bendungan jadi ada beberapa desa, 5 desa pasti gagal panen," kata Yeka saat ditemui di kantornya, Rabu (28/2).

Masalah lainnya adalah serangan hama yang membuat gagal panen. Kata Yeka, apa yang terjadi di Indramayu itu bisa terjadi di daerah-daerah lainnya.

"Jadi kali ini musim panen kemarin gadu, kemarin itu hasilnya banyak gagal di daerah Jawa. Itu satu. Kedua, setiap Desember Januari, setiap tahun memasuki Desember Januari pasti harga beras naik, itu sudah Sunatullah-nya. Cuman kalau menurut saya harga beras sekarang ini naik di luar kewajaran," kata Yeka.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Kantor Ombudsman Jakarta, Senin (18/9/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Yeka meminta pemerintah serius memitigasi produksi padi yang turun ini agar jangan sampai lonjakan harga beras di Indonesia semakin parah. Dia juga menyoroti strategi pemerintah menggelontorkan beras SPHP ke Pasar Induk Cipinang sebagai langkah yang kurang tepat, karena membuat beras SPHP di ritel sempat langka.

"Nah saya cek ke Cipinang ternyata di Cipinang berasnya sejak Januari stok yang masuk ke Cipinang itu stok beras Bulog, dari pertengahan Desember itu. Jadi Cipinang pun sebenarnya sudah tidak mendapat pasokan beras. Kalau menurut saya ini harus dimitigasi serius," kata Yeka.

Sebelumnya beredar isu politisasi bansos beras, dengan cara pemerintah menggenjot penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat. Bansos beras yang dimulai sejak awal 2023 dilanjutkan sampai Juni 2024. Kemudian, ditemukan harga beras melambung dan sempat langka di ritel.

"Apakah April 2023 itu dekat ke tahun politik, apakah desain program bantuan pangan ini didesain untk kepentingan politik, Ombudsman tidak berwenang menjawab," kata Yeka.

"Yang Ombudsman lihat itu, satu, Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) enggak jalan. BNPT enggak jelas jalannya, kadang dikasih duit kadang dikasih barang, dan tidak konsisten," sambung Yeka.

Menurut Yeka, bantuan pangan beras positifnya adalah bisa menjadi output penyaluran beras dari penugasan Bulog untuk melakukan penyerapan beras, baik dari impor maupun lokal. Namun sebelumnya sudah dijelaskan Badan Pangan Nasional, bahwa beras yang digunakan untuk bansos adalah beras impor.

"Bantuan pangan akhirnya jadi bulan April (2023). Saya cek April sampai kemarin Presiden selalu datang, kecuali di bulan Mei sampai Agustus. April ada, Mei, Juni, Juli, Agutuss, September sampai berikutnya ada. Apakah itu erat kaitannya dengan politik? Itu bagi saya bukan urusan kewenangan ombudsman," kata Yeka.

"Cuma kalau program itu untuk warga miskin ya bagus. Nah mestinya program seperti begini jangan tiba-tiba putus tengah jalan, harus selalu diprogramkan," pungkasnya.