kumparan
26 Januari 2020 14:33

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dinilai Ancam Ekonomi Indonesia

Diskusi mengenai omnibus law
Diskusi mengenai omnibus law. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan
Pemerintah tengah menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau dikenal dengan RUU 'Cilaka'. Beleid tersebut ditargetkan bisa disahkan tahun ini dan berlaku mulai 2021.
ADVERTISEMENT
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, RUU Cilaka dinilai hanya akan menurunkan konsumsi rumah tangga.
Sebab dalam RUU Cilaka ini, sistem pengupahan akan berlaku per jam, yang dikhawatirkan menghapus upah minimum. Dampaknya, kata dia, terhadap perlambatan ekonomi karena konsumsi masyarakat akan tertekan.
"Kalau secara teori, pertumbuhan ekonomi itu kan salah satunya karena faktor ekonomi, ini yang besar porsinya. Kalau upah kami saja tidak layak, per jam, ya mau belanja bagaimana, konsumsi akan menurun," kata Said saat diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (26/1).
Menurut Said, pemerintah justru salah sasaran jika tujuan adanya Omnibus Law adalah untuk mendatangkan investasi. Kondisi investasi di Indonesia dinilai tak seburuk yang dikatakan pemerintah.
ADVERTISEMENT
"Kalau kita baca di halaman pribadinya Faisal Basri, investasi kita tuh masih tumbuh. Malahan lebih baik dibandingkan negara peers, Malaysia juga kalah sama kita. Makanya kalau tujuannya investasi, kayaknya kok aneh, kan enggak jelek-jelek amat," jelasnya.
Buruh pabrik
Sejumlah buruh pabrik di Jalan Industri. Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Pada 2014, pertumbuhan investasi Indonesia tercatat sebesar 4,45 persen. Laju investasi tersebut meningkat hingga mencapai 6,67 persen pada 2018.
Dalam laman pribadi Ekonom Senior Faisal Basri, disebutkan bahwa pertumbuhan investasi Indonesia lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Afrika Selatan, dan Brasil.
Selain itu, investor asing juga dinilai masih antusias menanamkan dananya di dalam negeri. Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi, setelah China dan India.
"Makanya kenapa pemerintah harus nurunin kesejahteraan. Jangan lah pemerintah memberikan janji manis ke kami, gula-gula, nanti kami akan semakin marah, jangan bohongi kami. Jangan sampai itu UU Lapangan Kerja jadi benar-benar celaka buat buruh dan pemerintah juga, karena ekonominya jadi turun," tambahnya.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan