Otorita IKN Dapat Anggaran Rp 6,7 T pada 2027, Ini Target Pembangunannya
PerbesarOtorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapat anggaran belanja sebesar Rp 6,7 triliun dalam RAPBN 2027. Angka tersebut naik dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 6, 3 triliun.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, sebanyak Rp 5,3 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 6,7 triliun akan digunakan untuk meneruskan yudikatif - legislatif. Sementara sisa anggaran lainnya untuk pengelolaan.
“Yang lainnya untuk pengelolaan. Tapi pengelolaan yang ini itu bukan yang Rp 6,7 triliun, bukan,” kata Basuki saat bertemu media usai pelaksanaan upacara HUT RI ke 81 di Plaza Seremoni, IKN, Senin (17/8).
Basuki menambahkan, biaya pengelolaan tersebut di luar pengelolaan bangunan yang sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah diserahkan kepada OIKN.
“Apa yang sudah kita lakukan sekarang ini pengelolaannya sekitar Rp 500 sekian miliar setiap tahun. Karena juga ada tambahan aset-aset dari kementerian lainnya, diserahkan kepada otorita (IKN) yang harus dipelihara. Jadi totalnya sekitar Rp 500 miliar,” ujarnya.
Berdasarkan paparan data OIKN, pembangunan IKN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, serta hibah.
Dari sisi APBN, terdapat alokasi sebesar Rp 48,8 triliun untuk tahun 2024-2029. Anggaran tersebut tahun yang digunakan dalam tiga batch pembangunan.
Batch 1 tahun 2025 diarahkan untuk pengembangan konektivitas guna mendukung investasi. Pekerjaan yang dilakukan antara lain peningkatan jalan akses sepanjang 12,1 kilometer, penataan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C, serta penataan kawasan ruang terbuka hijau (RTH). Berdasarkan paparan, pekerjaan pada Batch 1 telah mencapai 100 persen.
Selanjutnya, Batch 2 periode 2025-2027 difokuskan pada pembangunan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif. Selain itu, pembangunan juga mencakup infrastruktur jalan di kawasan legislatif, jalan kawasan yudikatif, jalan kawasan pendukung KIPP, embung, kolam retensi, serta jaringan air minum.
Sementara itu, Batch 3 periode 2026-2028 diarahkan untuk pembangunan yang mencakup hunian bagi personel lembaga legislatif, yudikatif, dan ASN, serta infrastruktur pendukung seperti jalan dan Marga Utama dan Terowongan (MUT), sanitasi, air minum, dan penataan kawasan.
Selain APBN, OIKN juga mengandalkan skema KPBU dengan nilai Rp134,22 triliun. Pendanaan melalui skema ini terbagi dalam dua kelompok, yakni pembangunan hunian dan pembangunan jalan serta MUT.
Untuk sektor hunian, terdapat 7 pemrakarsa yang tercatat dalam paparan, yaitu Intiland untuk 109 rumah tapak dan 41 tower rusun, Nindya dengan 8 tower rusun, Guangxi-DMT dengan 11 tower rusun, Samsung C&T dengan 21 tower rusun, PJ-IC dengan 20 tower rusun, JM-CHEC dengan 20 tower rusun, serta PT Hutama Karya dengan 10 tower rusun.
Sementara untuk pembangunan jalan dan MUT, terdapat 6 pemrakarsa. Proyek tersebut meliputi PT Sumber Mitra Jaya untuk jalan sepanjang 17,67 kilometer, CSCEC sepanjang 31,36 kilometer, PT Adhi Karya sepanjang 15,48 kilometer, Nindya-Brantas sepanjang 21,67 kilometer, CHEC-IJM sepanjang 26,9 kilometer, serta Guangxi-DMT sepanjang 21,04 kilometer.
OIKN juga mencatat investasi swasta senilai Rp74,54 triliun. Investasi ini melibatkan 67 investor pada sejumlah sektor, antara lain hotel, rumah sakit, mal, rumah makan, serta prasarana olahraga dan rekreasi.