Otorita IKN: PUPR Siapkan Rumah Susun & Tapak untuk Warga Terdampak Pembangunan

3 Juli 2024 19:29 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Proyek Istana Negara dan Lapangan Upacara, IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Proyek Istana Negara dan Lapangan Upacara, IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: kumparan
ADVERTISEMENT
Otorita IKN menyebut Kementerian PUPR akan membangun rumah untuk hunian warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang terdampak pembangunan Kota Nusantara.
ADVERTISEMENT
Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, mengatakan Kementerian PUPR sudah menyusun rencana pembangunan rumah tapak dan rumah susun (rusun) untuk relokasi warga terdampak pembangunan Kota Nusantara.
"Hunian relokasi yang diperuntukkan bagi warga itu berupa rumah tapak tipe 35 dan rusun tipe 35," kata Alimuddin seperti dikutip dari Antara, Rabu (3/7).
OIKN bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait rencana relokasi warga terdampak pembangunan ibu kota negara baru Indonesia itu.
Pembangunan Rusun ASN di IKN, Jumat 14 Juni 2024. Foto: Dok. Istimewa
Pemerintah pusat memberikan pilihan hunian untuk relokasi kepada masyarakat terdampak pembangunan Kota Nusantara, yakni rumah tapak atau rusun.
"Warga bisa pilih, kalau tidak terbiasa tinggal di rusun bisa pilih rumah tapak," jelasnya.
ADVERTISEMENT
"Kami akan cari waktu yang tepat untuk sosialisasi langsung temui warga, pastinya Kota Nusantara hadir untuk kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Warga yang terdampak pembangunan pengendali banjir Sungai Sepaku di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, juga diberikan pilihan relokasi ke rumah tapak atau rusun yang dibangun Kementerian PUPR itu.
"Jadi warga terdampak pembangunan Kota Nusantara maupun yang tinggal di daerah rawan banjir di Kecamatan Sepaku akan direlokasi oleh pemerintah pusat," katanya.