Bisnis
·
24 Juni 2021 16:50
·
waktu baca 2 menit

Pajak Karbon Segera Diterapkan, PPN Sembako Bisa Diberlakukan Usai Pandemi

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Pajak Karbon Segera Diterapkan, PPN Sembako Bisa Diberlakukan Usai Pandemi (159535)
searchPerbesar
Petugas melakukan uji emisi gas buang kendaraan bermotor di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, memastikan bahwa saat ini rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako hingga jasa pendidikan belum dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, rencana itu pun belum dibahas dengan DPR RI.
ADVERTISEMENT
Dia menuturkan, rencana pengenaan pajak karbon justru bisa dikenakan terlebih dulu, karena sifatnya berupa penegakan hukum. Sehingga, pajak karbon bisa diterapkan tanpa menunggu pandemi COVID-19 usai.
"Untuk mengejar pajak karbon bisa dilakukan segera, karena sifatnya penegakan hukum. Tapi untuk yang lain-lain, Komisi XI juga akan memperhatikan pemulihan ekonomi nasional dan pandemi," ujar Yustinus dalam diskusi virtual rancangan tarif PPN, Kamis (24/6).
DPR RI dalam Rapat Paripurna, Selasa (22/6), mengumumkan telah menerima surat presiden untuk membahas Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Namun, hingga saat ini belum ada jadwal kapan RUU KUP ini dibahas.
Yustinus menuturkan, rencana pengenaan PPN multitarif itu juga untuk perluasan basis pajak. Namun hal ini akan dilakukan secara bertahap.
ADVERTISEMENT
"Kami tegaskan sekali lagi, ini rancangan yang baru dibacakan di Paripurna Selasa kemarin dan belum dijadwalkan kapan dibahas dengan DPR. Jadi masih panjang, dan pemerintah menargetkan untuk hal-hal yang sifatnya perluasan basis itu, pelaksanaannya bertahap memperhatikan pandemi," jelasnya.
Pajak Karbon Segera Diterapkan, PPN Sembako Bisa Diberlakukan Usai Pandemi (159536)
searchPerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani berkunjung ke Pasar Santa, Jakarta Selatan, untuk berbelanja dan menjelaskan PPN Sembako (14/6). Foto: Instagram/@smindrawati
Menurut Yustinus, PPN sembako hingga jasa pendidikan dan kesehatan akan diberlakukan demi menciptakan keadilan di masyarakat. Ia pun menjamin, komoditas sembako maupun pendidikan negeri nantinya akan tetap bebas PPN. Pajak ini akan dikenakan pada komoditas yang dinilai premium.
"Barang dan jasa objek PPN itu enggak serta merta kena PPN, karena ada fasilitas yang enggak dipungut PPN. Jasa pendidikan, kesehatan masyarakat banyak, itu semua dapat ruang," pungkasnya.
Adapun dalam draf RUU KUP yang diterima kumparan, tertulis bahwa subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.
ADVERTISEMENT
Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu.
“Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah Rp 75 ribu per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara,” tulis Pasal 44G ayat 5 draf RUU KUP.
Pajak karbon terutang pada saat pembelian barang yang mengandung karbon, pada akhir periode tertentu dari aktivitas menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu, atau saat lain.
Ketentuan mengenai penetapan tarif pajak karbon, perubahan tarif pajak karbon, dan/atau penambahan pajak objek pajak yang dikenai pajak karbon selain sebagaimana dimaksud akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.