Pak Bas Buka Suara soal Pembangunan IKN di Era Prabowo Akan Lebih Lambat

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau fasilitas Reservoir IKN yang akan menyalurkan tap water ke KIPP IKN, Senin (6/5/2024). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang baru saja dilantik Presiden Prabowo, buka suara terkait kecepatan pembangunan IKN.

Pembangunan infrastruktur IKN era Prabowo disebut akan lebih lambat daripada era Jokowi. Ini sebelumnya juga diungkupkan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY).

"Saya kira tadi Presiden waktu salamin saya beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap Perentah'," ujar Basuki di Istana Negara, Selasa (5/11).

Basuki menyinggung soal pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang diminta untuk dipercepat. Gedung-gedung untuk eksekutif, legislatif, hingga yudikatif termasuk dalam kawasan ini.

"Iya yang 2028. Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028," ujar Pak Bas.

Soal apakah Prabowo juga akan rajin groundbreaking proyek di IKN seperti Jokowi, Pak Bas belum memastikan. Begitu pula soal apakah betul pembangunannya akan lebih lambat dibanding era Jokowi.

"Kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Udah tahu gaya saya kerja kan?," tuturnya.

Sebelumnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan pemerintah saat ini tetap akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hanya saja, pemerintah juga memiliki fokus pembangunan yang lain.

Hal ini diutarakan AHY saat menyambangi Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), ditanya mengenai kecepatan pembangunan IKN yang akan dikurangi pada masa pemerintahan Prabowo.

“IKN disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita akan lanjutkan IKN, tentu dengan sejumlah penyesuaian-penyesuaian karena kita juga punya prioritas-prioritas pembangunan lain,” kata AHY di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (31/10).