Pak Bas Gelontorkan Rp 11,98 T untuk Dukung Program Ketahanan Pangan Prabowo

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berjabat tangan dengan salah satu anggota Komisi V DPR usai mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan siap mendukung program ketahanan pangan dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo dengan menganggarkan Rp 11,98 triliun untuk pembangunan bendungan dan jaringan irigasi dalam pagu anggaran 2025.

Pembangunan bendungan dan jaringan irigasi ini termasuk ke dalam program Non-Quick Win atau bukan program percepatan pada 2025.

"Program Non-Quick Win (untuk) penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi Rp 11,98 triliun. Ini semua adalah dalam rangka untuk program unggulan Presiden terpilih Bapak Prabowo untuk ketahanan pangan," kata Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (18/9).

Basuki kemudian menjelaskan ada 10 bendungan yang pembangunannya sudah dimulai tahun ini dan masih harus dilanjutkan untuk tahap penyelesaian pada tahun depan.

"Dan ini untuk penyelesaiannya, yaitu Bendungan Bagong di Jawa Timur, Bener di Jawa Tengah, Budong-Budong di Sulawesi Barat, Cibeet dan Cijurey di Jawa Barat, Karangnongko di Jawa Timur, Kedunglanggar di Jawa Tengah, Manikin di NTT, Tiga Dihaji di Sumsel, dan Way Apu di Maluku," jelas Basuki.

Selain untuk menyelesaikan pembangunan bendungan, anggaran Rp 11,98 triliun tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan jaringan irigasi yang dilayani dari bendungan.

Basuki menuturkan Kementerian PUPR akan melengkapi konstruksi jaringan irigasi tersebut dengan bendungan yang telah dibangun, dengan total 12 jaringan Daerah Irigasi (DI) juga satu Daerah Aliran Sungai (DAS).

"Jadi pembangunan irigasi untuk melengkapi bendungan-bendungan yang sudah selesai, yang baru dibangun, yaitu pembangunan jaringan irigasi," jelas Basuki.

Sebelumnya, anggaran Rp 11,98 triliun didapatkan Kementerian PUPR untuk TA 2025 setelah mendapatkan restu dari DPR RI baik Badan Anggaran maupun Komisi V sebesar Rp 40,59 triliun.

Sementara, alokasi tambahan anggaran lainnya akan digunakan untuk program Quick Win berupa revitalisasi sekolah sebesar Rp 19,5 miliar dan untuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 9,11 triliun.

Adapun pada 2025, Kementerian PUPR mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp 116,22 triliun.