Pak Bas Nilai Usulan AHY Bentuk Badan Air Bisa Bikin Koordinasi Makin Susah

MenterI PUPR Basuki Hadimuljono dalam Deklarasi Menteri (Ministerial Meeting) World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Selasa (21/5/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono alias Pak Bas menilai banyak badan lembaga terbentuk nantinya membuat koordinasi semakin susah. Hal ini menanggapi usulan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar membentuk Badan Air Nasional.

Basuki mengatakan manajemen pengelolaan air saat ini cukup baik dalam lintas kementerian dengan melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Dewan Sumber Daya Air Nasional.

"Saya kira masih cukup. Kami dengan BMKG, bekerja sama dengan (Kementerian) Pertanian, dengan (Kementerian) Kehutanan. Dewan Sumber Daya Air Nasional kita sudah cukup terbantu," ujar Basuki usai menghadiri Melasti Water Carnival di Pantai Melasti, Bali, Kamis (23/5) malam.

"Enggak gampang. Kalau makin banyak badan itu koordinasinya makin susah," tambahnya.

Menurut Basuki, Dewan Sumber Daya Air Nasional saat ini sudah berjalan secara efektif. Ia akan melihat progres wacana tersebut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan terkait evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/3/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan

"Sekarang ini masih efektif karena kita dibantu oleh Dewan Nasional sanitasi air. Itu kan melibatkan semua merumuskan, baru kita laksanakan di Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA," tutur Basuki.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan PUPR Endra S Atmawidjaja sebelumnya bilang pembentukan badan air merupakan kewenangan pemerintah di era berikutnya. Penanganan tata kelola air saat berada di tangan berbagai kementerian.

Ia mencontohkan, Kementerian PUPR menangani sanitasi, air minum serta penanganan banjir. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berperan dalam pengelolaan aliran sungai.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan PUPR Endra S Atmawidjaja dalam konferensi pers World Water Forum (WWF) ke-10, Kamis (23/5/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Kementerian Pertanian mengembangkan konservasi air di sektor pertanian. Menurut Endra, pemerintah berikutnya bisa membahas bagaimana lanskap lembaga yang paling efektif.

“Kalau ada ide membentuk badan air seluruh aspek air dalam satu badan saya kira itu bisa dibahas untuk pemerintahan berikutnya. Seluruh ide mungkin, tapi itu kembali nanti presiden baru melihat masalah air,” ungkap Endra.