Pak Bas: Prabowo Minta Kegiatan Pemerintahan Sudah Berjalan di IKN pada 2028

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan pada Selasa (31/12). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan Presiden Prabowo ingin kegiatan pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, hingga yudikatif sudah mulai berjalan di IKN pada 2028. Ini sejalan dengan rencana Prabowo untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

Basuki menyebut Otorita IKN sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk merealisasikan keinginan Prabowo.

"Sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara sudah kami siapkan. Bapak Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di Ibu Kota Nusantara pada 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan," jelas Basuki dalam keterangan resmi, Sabtu (18/1).

Basuki juga mengungkapkan Prabowo telah menyampaikan dalam forum internasional G20 terkait perpindahan ibu kota negara.

Presiden dan DPR juga telah mengesahkan status Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) melainkan menjadi Daerah Khusus (DK) dan menyampaikan pembangunan Masjid Negara di IKN pada 2025.

Untuk mempercepat progres investasi, Otorita IKN menggelar pertemuan dengan sejumlah investor perbankan di Indonesia, antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bankaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Central Asia (BCA) pada Jumat (17/1).

Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Percepatan pembangunan layanan perbankan di IKN bakal jadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke sana.

Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026, guna mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum juga telah mengkonfirmasi Prabowo akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengungkapkan, sudah ada arahan dari Prabowo terkait rencana kepindahan ke IKN.

“Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028,” kata Diana melalui keterangan tertulis dari Kementerian PU, dikutip Selasa (10/12).