Pandemi Belum Berakhir, KSPI Minta TKA China Tak Boleh Masuk RI Apapun Alasannya

Puluhan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China meninggalkan pesawat seusai mendarat di Bandar Udara Cut Nyak Dhien Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Jumat (11/9/2020). Foto: SYIFA YULINNAS/ANTARA FOTO

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyoroti masih adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia khususnya di masa PPKM Darurat. Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan semua TKA harus dilarang masuk Indonesia selama pandemi ini.

"TKA itu saran kami dengan alasan apapun sebaiknya enggak boleh masuk terutama TKA China dengan alasan apapun. Wong Indonesia saja enggak boleh kok masuk ke beberapa negara, masak kita membolehkan semua negara bebas masuk walaupun dengan prokes," kata Said Iqbal saat konferensi pers secara virtual, Kamis (15/7).

Beberapa waktu lalu memang ramai di tengah PPKM Darurat masih ada 20 TKA China datang ke Sulawesi Selatan. Kedatangan mereka disebut sudah tiba sebelum PPKM Darurat dan sudah sesuai prokes dengan keperluan untuk uji coba kerja di proyek strategis.

Tidak hanya TKA China, Said Iqbal mengatakan pekerja dari negara lain saat ini seharusnya tidak diizinkan masuk. Ia menganggap tidak menutup kemungkinan mereka terpapar COVID-19 seperti pekerja Jepang yang ramai dibicarakan.

"Di berita online dalam satu dua hari ramai sekali tentang orang Jepang yang pulang kembali ke negaranya. Bahkan pemerintah Jepang menyiapkan pesawat komersil maupun pesawat yang ditambah regulasi penerbangannya dari Bandara Sukarno Hatta ke Jepang," ujar Said Iqbal.

"Hal ini terkonfirmasi dari 10 TKA termasuk Jepang di perusahaan Jepang terkonfirmasi 3 sampai 4 orang positif COVID-19 tinggi sekali kan. Itu baru yang perusahaan Jepang. Bagaimana dengan perusahaan negara lain yang menerapkan prokesnya lemah," tambahnya.

Said Iqbal merasa tentu masih banyak TKA di Indonesia yang tersebar bekerja mulai dari Morowali, Banjarmasin, hingga Papua. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh lepas tangan dengan maraknya TKA.

"Kami meminta pemerintah untuk benar-benar memperhatikan situasi tenaga kerja asing," tutur Said Iqbal.