Pandemi Diproyeksi Sampai Tahun Depan, Sri Mulyani Akui Utang Negara Membengkak

Menkeu Sri Mulyani saat konpers penjelasan UU Cipta Kerja, Rabu (7/10). Foto: Kemenko perekonomian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui utang pemerintah berpotensi terus membengkak sebab penanganan pandemi COVID-19 membutuhkan dana yang besar. Sedangkan kemampuan APBN saat ini sangat terbatas.

Apalagi Sri Mulyani memproyeksi tekanan dari pandemi masih akan berlangsung hingga tahun depan. Sehingga tak bisa dipungkiri bahwa kondisi ini akan berdampak pada penambahan stok utang.

“Counter cyclical yang dilakukan pada tiga tahun ini pasti membawa konsekuensi yakni stok utang, pembayaran utang dan debt rasio. Tapi ini bukan berarti kita tidak melakukan active management dan berbagai langkah-langkah untuk antisipasi,” ujar Sri Mulyani dalam Bisnis Indonesia Mid Year Economic Outlook, Rabu (7/7).

Menurut Sri Mulyani, kenaikan jumlah utang akan terus diwaspadai dan dikelola secara prudent. Termasuk juga dalam pembayaran bunga utang, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melakukannya dengan sangat hati-hati meskipun saat ini suku bunga cenderung rendah.

Sri Mulyani mengakui bahwa kebijakan fiskal selama tahun 2020, 2021 hingga 2022 masih berada dalam mode extraordinary. Namun menurutnya, perekonomian Indonesia tetap mengalami pemulihan. Hanya saja pergerakannya sangat dinamis karena adanya ketidakpastian dari pandemi COVID-19.

Meski demikian, Sri Mulyani optimistis bahwa perekonomian akan pulih pada 2022 sehingga harapannya di 2023 pemerintah bisa melakukan konsolidasi fiskal. Dengan terjadinya pemulihan ekonomi di tahun depan, maka harapannya penerimaan negara juga bisa meningkat. Dengan demikian pemerintah secara bertahap bisa membuat APBN pulih dan sehat kembali.

Sebab menurut Sri Mulyani, counter cyclical ini tidak bisa dilakukan terus menerus. APBN harus disehatkan kembali.

“Kita tetap harus optimistis meskipun tetap waspada. Instrumen APBN akan terus hadir secara tetap terjaga kehati-hatiannya. Karena counter cyclical tidak bisa dilakukan terus menerus. Harus ada situasi di mana kita harus kembali menyehatkan APBN saat perekonomian makin pulih dan kuat,” tandasnya.