Para Diplomat Saksikan Langsung Aktivitas di Marunda Refinery

Para diplomat saksikan aktivitas Marunda Refinery (Foto: Dok. Istimewa)

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk) Marunda, Bekasi atau Marunda Refinery mengajak 45 orang atase perdagangan serta Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di Kementerian Perdagangan ke pabrik Sinar Mas di Bekasi.

Managing Director Sinar Mas, Saleh Husin, mengatakan kegiatan bertajuk ‘Pemaparan Terkait Produk Andalan Kelapa Sawit & Kertas Indonesia' tersebut dilakukan untuk meningkatkan sinergi dan perspektif yang tepat bagi industri untuk meningkatkan perdagangan.

“Langkah Pemerintah menaikkan target ekspor menjadi 11% dari realisasi tahun lalu adalah tantangan sekaligus peluang sangat baik bagi industri nasional yang selama ini berorientasi ekspor untuk memperluas pangsa pasar serta ragam produk yang ada," kata Saleh dalam keterangan tertulis, yang diterima kumparan (kumparan.com), Senin (5/2).

Menurut Salih, jika dilakukan secara terencana dan sinergis, target tersebut bisa tercapai. Dia mengatakan pelaku industri bersanding dengan perwakilan lembaga pemerintah seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta asosiasi seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

Selain itu, ada pula Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI). Ia berpendapat dengan melakukan diskusi di pabrik, pemahaman dan perspektif yang tepat akan industri terkait dapat langsung terbangun.

“Para diplomat kita akan menjadi garda terdepan upaya peningkatan ekspor Indonesia. Dimana dalam lingkup pergaulan internasional, tak ada sebuah isu yang berdiri sendiri. Mereka saling terhubung, dan terkait, satu sama lain, politik, ekonomi dan sosial serta budaya," katanya.

Para diplomat saksikan aktivitas Marunda Refinery (Foto: Dok. Istimewa)

Menurut dia, ekspor produk turunan kelapa sawit dan pulp serta kertas di negara tujuan, bukan saja akan dibayangi instrumen hambatan perdagangan, tapi juga isu lingkungan, keberlanjutan, hingga hak asasi manusia, termasuk kampanye hitam oleh organisasi masyarakat sipil, lembaga riset, maupun perusahaan kompetitor.

“Itu sebabnya sektor industri dan asosiasi memberikan dukungan penuh dengan membuka diri saling bertukar pendapat, pengetahuan sekaligus pemahaman akan industri perkebunan kelapa sawit terintegrasi, hutan tanaman industri, juga pulp dan kertas. Karena sektor ini yang nanti akan di advokasi para diplomat di negara tempat mereka bertugas,” kata Saleh.

Ia mencontohkan putusan World Trade Organization mencabut pengenaan bea masuk anti-dumping oleh Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel Indonesia adalah contoh dari keberhasilan sinergi Pemerintah bersama sektor industri, juga asosiasi dan dukungan media.

Para diplomat saksikan aktivitas Marunda Refinery (Foto: Dok. Salih Husin)

Sementara pada waktu bersamaan, Indonesia masih menghadapi usulan Parlemen Uni Eropa yang berniat mengeluarkan biofuel berbasis minyak kelapa sawit.

“Ke depan diplomasi ekonomi sekaligus promosi perdagangan akan menjadi hal yang semakin sering kita praktikkan. Kita berkepentingan agar para diplomat Indonesia harus menjalankan peran tambahan layaknya marketing agent, berangkat bertugas dengan pemahaman yang memadai dan tepat,” tambahnya.

Menurut Salih, Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar dunia dengan raihan devisa tahun lalu mencapai hampir 23 milar dolar AS. Sedangkan nilai ekspor yang dibukukan industri pulp dan kertas tahun 2017 mencapai hampir 6 miliar dolar AS.