Pasokan Listrik Berlebih, Menteri ESDM Mau Nego Swasta soal Proyek 35.000 MW

Menteri ESDM Arifin Tasrif di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (30/1). Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Menteri ESDM Arifin Tasrif berencana untuk menegosiasikan jadwal operasional pembangkit-pembangkit listrik dalam proyek 35.000 Megawatt (MW). Negosiasi dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) dilakukan karena pasokan listrik terlalu berlebihan.

Pasokan listrik yang berlebih ini karena pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target. Pandemi COVID-19 memperparah situasi karena membuat pabrik, tempat umum, dan perkantoran tidak dapat beroperasi normal. Kementerian ESDM memproyeksikan konsumsi listrik bakal turun 6,25 persen sepanjang 2020.

"Proyek 35.000 MW yang sudah diprogram dan berkontrak, tentu komit itu harus dipenuhi. Masalahnya sekarang kita berupaya untuk menego kembali kapan sebaiknya proyek tersebut beroperasi. Semua pihak terdampak COVID-19 ini," kata Arifin dalam paparan Kinerja dan Proyek Sektor Kementerian ESDM, Kamis (7/1).

Suasana di PLTU Jeranjang. Foto: Michael Agustinus/kumparan

Menurut dia, untuk menaikkan konsumsi listrik dalam situasi sulit ini tidak mudah. Salah satu yang tengah digalakkan adalah penggunaan kendaraan listrik agar permintaannya naik.

Selain itu, penggunaan kompor listrik juga terus didorong. Selain lebih hemat, memasak menggunakan listrik jauh lebih lebih mudah.

"Upaya-upaya ini yang kita create demand-nya," kata Arifin.

Proyek 35 Ribu MW Molor hingga 2029

Proyek kelistrikan 35 ribu MW merupakan program pemerintahan Jokowi di periode pertama bersama Jusuf Kalla yang dikerjakan oleh PT PLN (Persero) dan pengembang listrik swasta. Tapi, proyek ini terus molor dari target awal.

Mulanya, proyek yang dimulai pada 2015 ini ditargetkan rampung pada 2019. Namun molor dan dilanjutkan pada periode pemerintahan Jokowi jilid II. Tapi awal tahun lalu, Kementerian ESDM menyatakan kemungkinan penyelesaian proyek ini akan kembali mundur hingga 2029.

Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Menteri BUMN Erick Thohir pun sempat berkomentar mengenai kemungkinan molornya proyek besar ini. Pada Februari 2020 lalu, dia mengaku heran kenapa target proyek ini harus mundur selama itu.

Erick pun mendapat penjelasan bahwa awal mula proyek tersebut dibuat pemerintah dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7 persen. Saat ekonomi nasional saat ini hanya bertengger 5 persen, produksi listrik surplus dan khawatir tak terjual.

"Tapi apakah proyek 35 ribu MW dimundurkan ini benar? Saya rasa tidak," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (20/2).

Dia mengaku berkoordinasi dengan Badan Koordinator Penanaman Modal atau BKPM untuk memetakan lagi bisnis pembangkit listrik nasional. Menurutnya, ternyata masih banyak industri yang butuh pasokan listrik dan mereka diperbolehkan membangun pembangkit sendiri.